Anggaran Ketapang–Bumdes 2023–2025 Dinilai Tak Jelas, Pemerintah Desa Gunungbatu Disorot

- Editor

Senin, 12 Januari 2026 - 02:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG|Tribuneindonesia.com 

Transparansi pengelolaan anggaran Desa Gunungbatu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan warga. Dugaan ketidakjelasan penggunaan Anggaran Ketapang desa serta hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dari tahun 2023 hingga 2025 memunculkan pertanyaan publik.

Menurut seorang warga yang enggan disebutkan namanya, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi rinci terkait keperuntukan Anggaran Ketapang, berapa hasilnya, serta rincian anggaran dan keuntungan Bumdes setiap bulan. “Kami ingin tahu jelas, untuk apa saja Anggaran Ketapang digunakan, berapa hasilnya, berapa penyertaan modal Bumdes, dan berapa keuntungan yang dihasilkan sejak 2023 sampai 2025,” ujarnya.

Baca Juga:  Beras Mahal dan Langka di Aceh, Ketua JWI Aceh Tamiang Desak Bulog Gelar Operasi Pasar

Kritik warga ini muncul di tengah minimnya laporan publik yang memadai terkait transparansi pengelolaan keuangan desa, padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya akuntabilitas anggaran desa demi kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Gunungbatu belum memberikan klarifikasi resmi mengenai penggunaan Anggaran Ketapang maupun laporan kinerja Bumdes. Ngabars.com akan terus memantau dan menyajikan perkembangan setelah pihak desa memberikan penjelasan.

(Red)

Berita Terkait

Kadis Kesehatan Agara Serahkan Data Sengketa Informasi Publik
Bau Busuk Anggaran Kesehatan Aceh Tenggara? Saidul LKGSAI Tantang Audit Total Puluhan Miliar!
STMA Trisakti Sukses Selenggarakan Babak Final Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi Tingkat Nasional Tahun 2026
Arizal Mahdi Pimpin Langsung Penyaluran Bantuan di Uning Mas, Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas Perkuat Solidaritas Sosial di Pintu Rime Gayo
Manuver Politik di Tengah Krisis: Analisis Reputasi Ruslan Daud dalam Pemulihan Pascabencana Bireuen
Warga Tualang Baro Butuh Pemimpin Transparan demi Percepatan Perubahan Desa
P2BMI Desak Usut Dugaan Rangkap Jabatan Kadus Sena
Ratusan Warga Aceh Tamiang Protes Status TMK, Desak Audit Ulang Data Korban Banjir
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:47

Bantah Tuduhan Surat Palsu, Pihak Desa Pagar Merbau I Tegaskan Dokumen untuk Cagar Budaya

Selasa, 10 Februari 2026 - 10:43

Dumas Proyek Fiktif Desa Aras Kabu memanas! DPW P2BMI Sumut desak Kejari Deli Serdang Serius bongkar dugaan

Senin, 9 Februari 2026 - 03:10

Dugaan Suap Proyek RSUD Djoelham Binjai, Rp300 Juta Disebut Menguap Tanpa Pekerjaan

Selasa, 3 Februari 2026 - 08:14

Kepala SMA Negeri 2 Lawe Sigala-Gala Membangkang Sidang KIA, Terancam Sanksi Administratif hingga Pidana UU KIP

Selasa, 3 Februari 2026 - 00:07

Korupsi Proyek Waterfront City Danau Toba Meledak, GM BUMN Ikut Ditahan, Negara Rugi Rp13 Miliar

Sabtu, 31 Januari 2026 - 00:10

Sekolah Rakyat Berdiri di Tanah Sengketa, Pemko Medan Diduga Abaikan Proses Hukum

Kamis, 29 Januari 2026 - 05:18

Kejari Aceh Tenggara Lantik Tiga Pejabat Eselon IV, Kajari Tegaskan Komitmen Kejaksaan Modern dan Profesional

Rabu, 28 Januari 2026 - 08:52

Tahanan kabur di Pengadilan Negri Lubuk Pakam, Cipayung Plus desak pencopotan pejabat

Berita Terbaru