PANDEGLANG | TribuneIndonesia.com
Wow! Ramainya pemberitaan terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di Kabupaten Pandeglang kian menghangat. Salah satu proyek yang kini menjadi sorotan tajam publik adalah Revitalisasi SDN Umbulan 2 Kecamatan Cikeusik, dengan nilai anggaran mencapai Rp 686.700.000 yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2025.
Proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah melalui Panitia Pelaksana Satuan Pendidikan (P2SP) itu diduga kuat asal jadi dan mengabaikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan bahwa material yang digunakan dinilai tidak sesuai spesifikasi dan para pekerja terlihat tanpa alat pelindung diri (APD).
Lebih parahnya lagi, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Sekolah SDN Umbulan 2, Madtohir, memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi apapun meskipun telah dihubungi oleh sejumlah wartawan. Sikap diam tersebut memicu kecurigaan publik dan menambah sorotan tajam terhadap pelaksanaan proyek bernilai ratusan juta rupiah itu.
Menyikapi hal ini, Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) — yang di dalamnya tergabung Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang — bersama Aktivis Barisan Rakyat Anti Penindasan (Bara Api), dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi permintaan konferensi pers ke Kantor Disdikpora Kabupaten Pandeglang.
Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Reaynold Kurniawan, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Sabtu (25/10/2025)
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika ada indikasi penyimpangan dan pelanggaran aturan, kami akan dorong agar aparat penegak hukum turun tangan. Proyek pendidikan tidak boleh jadi ajang bancakan anggaran,” tegas Reaynold.
Sementara itu, Andi Irawan, aktivis Bara Api, turut menegaskan sikap kritisnya terhadap lemahnya pengawasan dari pihak Disdikpora Pandeglang.
Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan malah menjadi sarang penyimpangan. Kami akan pastikan kebenaran di lapangan dan siap turun langsung,” ujarnya geram.
Di sisi lain, Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, menilai bahwa proyek revitalisasi ini menjadi cermin lemahnya kontrol dan tanggung jawab moral para pelaksana.
“Ketika dana negara yang besar dikucurkan untuk pendidikan, semestinya dikelola secara transparan dan akuntabel. Tapi kalau malah dikerjakan asal-asalan, kami dari AWDI bersama GOWI dan Bara Api akan terus menyorot dan mendesak pertanggungjawaban dari pihak terkait,” tegasnya.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Disdikpora Kabupaten Pandeglang dalam menanggapi gelombang kritik dan sorotan ini. Apakah akan ada tindakan tegas atau justru kembali bungkam di tengah mencuatnya dugaan proyek asal jadi di SDN Umbulan 2?.”(Tm/red)
