ACEH TENGGARA — Upaya memperkuat kualitas pendidikan di daerah kembali mendapat sorotan serius. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar pertemuan strategis bersama para kepala sekolah SMA, SMK, dan SDLB se-Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka menyerap aspirasi langsung dari lapangan.
Forum yang berlangsung di Oprum Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh, Desa Mbarung, itu digelar dalam suasana terbuka namun substantif. Para kepala sekolah hadir bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan membawa sederet persoalan riil yang selama ini membayangi dunia pendidikan di wilayah pegunungan tersebut.
Pertemuan ini dipimpin oleh Anggota DPRA, H. Ali Basrah, yang hadir di tengah masa reses Tahap I Tahun 2026. Momentum reses dimanfaatkan sebagai ruang dialog langsung antara pembuat kebijakan dan pelaksana pendidikan di lapangan.
“Kami ingin memastikan kebijakan pendidikan lahir dari suara nyata di lapangan, bukan hanya dari balik meja,” menjadi semangat yang mewarnai jalannya diskusi.
Dalam kunjungan kerja itu, Ali Basrah didampingi Yahdi Hasan, M.I.Kom., yang turut aktif menggali masukan dari peserta. Dialog berlangsung dua arah, dinamis, dan sesekali mengemuka nada kritis dari para kepala sekolah terkait keterbatasan sarana, kebutuhan peningkatan kualitas guru, hingga pemerataan dukungan anggaran.
Sejumlah kepala sekolah menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap sekolah di daerah terpencil yang masih menghadapi tantangan infrastruktur dan akses.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yahdi Hasan menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremonial reses, melainkan bagian dari desain pembangunan jangka panjang Aceh.
“Hari ini kami hadir khusus membahas kemajuan pembangunan Aceh di masa yang akan datang,” ujarnya kepada poskotasumatra.com, Jumat (20/02/2026).
Pengamat pendidikan daerah menilai, pola dialog langsung seperti ini penting untuk memutus jarak antara pengambil kebijakan dan realitas di sekolah. Tanpa mekanisme serap aspirasi yang kuat, berbagai program pendidikan berisiko tidak tepat sasaran.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal komunikasi yang lebih intens antara DPRA dan insan pendidikan. Lebih jauh, hasil reses diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar bermuara pada kebijakan konkret yang mampu mendongkrak mutu pendidikan di Aceh Tenggara secara berkelanjutan.
Dengan tantangan pendidikan yang semakin kompleks, publik kini menunggu: sejauh mana suara dari ruang pertemuan di Desa Mbarung akan bertransformasi menjadi kebijakan nyata di meja legislatif.***
