Kebakaran Mengganas, Fraksi Demokrat Desak Bupati Siapkan Anggaran Tanggap Darurat

- Editor

Senin, 28 September 2026 - 04:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAJA AMPAT- TRIBUNEINDONESIA.COM — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Raja Ampat kian menjadi sorotan. Memasuki September 2026, sejumlah titik kebakaran dilaporkan muncul di berbagai wilayah, sementara keterbatasan peralatan pemadaman menjadi salah satu persoalan yang disoroti di lapangan.

Persoalan tersebut turut masuk dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didorong menyiapkan anggaran tanggap darurat yang dapat digunakan secara cepat ketika terjadi kebakaran.

Sorotan menguat seiring laporan mengenai kebakaran yang menyasar lahan dan kebun warga. Di sejumlah lokasi, api dilaporkan bertahan selama berjam-jam sehingga membutuhkan penanganan cepat serta dukungan peralatan yang memadai.

Warga juga menyoroti keterbatasan sarana pemadaman. Salah satu peralatan yang disebut digunakan di lapangan adalah mesin penyedot atau penarik air alkon, dengan jumlah yang dinilai masih terbatas.

Persoalan tersebut kemudian menjadi catatan Fraksi Demokrat DPRK Raja Ampat dalam pembahasan perubahan anggaran daerah.

Ketua Fraksi Demokrat DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara, menyampaikan bahwa persoalan kebakaran perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Fraksi Demokrat meminta Bupati Raja Ampat melalui TAPD mengalokasikan anggaran tanggap darurat kebakaran, baik untuk menangani kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran yang terjadi di kawasan perkotaan.

Menurut catatan fraksi, anggaran tersebut perlu memiliki fleksibilitas penggunaan sehingga dapat dimanfaatkan secara cepat ketika kondisi darurat terjadi.

Desakan itu muncul di tengah laporan mengenai sejumlah titik kebakaran yang terjadi di Raja Ampat selama periode kemarau.

Baca Juga:  Keamanan Terjaga, Wapres Gibran Hadiri Perayaan Natal GPdI se-Kota Bitung

Bagi masyarakat, kebakaran tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lahan dan kebun, tetapi juga menyangkut keselamatan warga serta kesiapan pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi potensi bencana lain ketika curah hujan tinggi terjadi, termasuk ancaman longsor.

Karena itu, penguatan anggaran, kesiapan personel, serta ketersediaan peralatan pemadaman menjadi bagian penting yang didorong untuk diperhatikan dalam perubahan APBD 2026.

Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti catatan tersebut dengan menyiapkan kebutuhan penanganan kebakaran secara terukur, sehingga respons terhadap kondisi darurat di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak menunggu situasi semakin meluas.

Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026.

Fraksi Demokrat DPRK Raja Ampat meminta Bupati melalui TAPD mengalokasikan anggaran tanggap darurat kebakaran.

Anggaran tersebut diminta mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran di kawasan perkotaan.

Fraksi meminta adanya fleksibilitas penggunaan anggaran dalam kondisi darurat.

Keterbatasan peralatan pemadaman, termasuk mesin alkon, disebut menjadi salah satu kendala di lapangan.

PENILAIAN/KELUHAN WARGA
Warga menilai respons terhadap kebakaran perlu dipercepat.
Warga mengeluhkan keterbatasan peralatan pemadaman.
Warga mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan selama musim kemarau.

Masyarakat juga mengkhawatirkan potensi bencana lain, termasuk longsor saat hujan berintensitas tinggi.

Berita Terkait

Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi, Imigrasi Langsa Gelar Media Gathering Tahun 2026
Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat
Buka FGD Kebudayaan, Pemkot Bitung Ajak Masyarakat Jadikan Filosofi Sengkanaung Fondasi Kebersamaan
Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan KUA-PPAS RAPBD 2027 Jadi Dasar Pembangunan
HRD : Jangan Tunggu Bencana, BMKG Harus Masifkan Informasi Peringatan Dini
Satu Tahun Pascabanjir, Aktivis Sorot Lambatnya Pemulihan di Aceh Timur, Data Berantakan, Pencairan Bantuan Belum Jelas
​Konferensi Pers TPPO di Polres Bitung, Kapolres Buka Suara Soal Penahanan Tersangka dan Nasib Korban
Gerak Cepat Polda Bali Bekuk Komplotan Curanmor di Pecatu Kutsel
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:57

Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi, Imigrasi Langsa Gelar Media Gathering Tahun 2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:42

Hidupkan Filosofi Sengkanaug, STBM Angkat Tradisi “Satu Hati” Nusa Utara ke Dunia Kampus

Jumat, 20 November 2026 - 15:22

Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat

Jumat, 20 November 2026 - 15:07

Buka FGD Kebudayaan, Pemkot Bitung Ajak Masyarakat Jadikan Filosofi Sengkanaung Fondasi Kebersamaan

Jumat, 20 November 2026 - 11:42

Kemenkum Sulut Periksa Silsilah Empat Warga Keturunan Indonesia di Rudenim Manado untuk Penegasan WNI

Jumat, 20 November 2026 - 09:59

​Konferensi Pers TPPO di Polres Bitung, Kapolres Buka Suara Soal Penahanan Tersangka dan Nasib Korban

Jumat, 20 November 2026 - 06:12

Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN

Jumat, 20 November 2026 - 05:08

SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan

Berita Terbaru