RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM – Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Raja Ampat baru mencapai sekitar 40 persen. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan mendorong pengembangan inovasi Sistem Informasi Orang Raja Ampat (SIORAJA).
Sistem ini disiapkan untuk memperkuat basis data sosial ekonomi masyarakat, khususnya OAP, agar lebih akurat, terpilah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya menjadi salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah serta memastikan program Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia, Alfred Ridho Sune, SE., M.M., yang juga menjabat Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Raja Ampat, dalam kegiatan Workshop Sosialisasi Program Inovasi SIORAJA dan Rancangan Kelembagaan Sistem Pendataan Orang Raja Ampat di Aula Bappeda, Waisai, Kamis (19/11/2026).

Dalam laporannya, Alfred mengungkapkan bahwa capaian pendataan terpilah OAP di Raja Ampat saat ini baru sekitar 40 persen. Artinya, masih terdapat pekerjaan besar untuk melengkapi data masyarakat agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.
“Melalui inovasi SIORAJA yang terintegrasi dengan ekosistem SIAK+ Dukcapil dan DTSEN, kita berupaya menghadirkan data mikro OAP yang akurat, valid, dan sesuai karakteristik lokal Kabupaten Raja Ampat,” ungkap Alfred.
Menurutnya, SIORAJA tidak hanya dirancang sebagai aplikasi untuk menghimpun identitas penduduk, tetapi juga menjadi sistem pendataan yang mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mendukung kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Pengembangan inovasi tersebut merupakan tindak lanjut Kesepakatan Timika Nomor 059/046/AKDH/2026 tertanggal 1 Juni 2026 tentang Optimalisasi Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.
Kesepakatan itu turut mendorong penyelesaian pendataan sosial ekonomi masyarakat OAP dan non-OAP. Upaya tersebut juga merupakan kelanjutan Lokakarya Pengembangan Sistem Data Pilah OAP yang telah dilaksanakan pada 11–12 Agustus 2026.
Alfred menjelaskan, terdapat sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam workshop tersebut. Di antaranya sosialisasi inovasi SIORAJA kepada para pemangku kepentingan, perumusan kebutuhan kebijakan kelembagaan, penyepakatan indikator dan variabel pendataan berdasarkan kebutuhan program Otsus, hingga penyusunan rencana pengembangan aplikasi dan pemutakhiran data OAP pada 2027.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 19–20 November 2026, tersebut melibatkan 60 peserta dari berbagai unsur. Mulai dari DPRK Raja Ampat, pimpinan perangkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga adat, kepala distrik, hingga kepala kampung.
Workshop ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni Direktur Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang (PIT) Bappenas RI serta Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri yang mengikuti kegiatan secara daring.
Selain itu, Bupati Raja Ampat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tim ahli dan fasilitator Program SKALA turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sistem pendataan tersebut.
Dari sisi pembiayaan, pelaksanaan workshop bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2026. Sementara dukungan perjalanan dan pendampingan teknis bagi tim fasilitator diberikan melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Alfred juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Raja Ampat atas dukungan terhadap inovasi SIORAJA, termasuk kepada Program SKALA, seluruh perangkat daerah, lembaga adat, serta aparatur distrik dan kampung yang turut terlibat.
Melalui pengembangan SIORAJA, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memiliki data identitas penduduk, tetapi juga basis informasi yang mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi, perubahan jumlah penduduk, serta kebutuhan masyarakat secara lebih terukur.
“Dengan capaian pendataan yang saat ini baru sekitar 40 persen, pemutakhiran dan pengembangan sistem pada 2027 menjadi tahapan penting untuk memperluas cakupan pendataan, memperkuat perencanaan pembangunan, serta mendukung ketepatan sasaran penyaluran program Otsus di Kabupaten Raja Ampat,”tandas Alfred Ridho Sune, SE., M.M












