Bitung | Tribuneindonesia.com – Pemerintah Kota Bitung menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus bergerak lebih cepat daripada sekadar penanganan setelah peristiwa terjadi, Jumat (20/11/26).
Pesan itu mencuat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bitung, dengan melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Bitung, pengurus organisasi perempuan, serta masyarakat.
Asisten III Pemerintah Kota Bitung, Drs. K.W. Benny Lontoh, M.A, hadir mewakili Wali Kota Bitung, Hengky Honandar yang berhalangan hadir, juga Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Erwin Widihantono, S.H., M.H.,
Curriculum vitae Narasumber, Dr. Christy Natalia Rondonuwu, S.E., M.M, selaku Sekretaris DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara, serta Kepala DPPPA Kota Bitung Meiva Woran, S.H., M.H.,
Sorotan utama dalam sambutan yang dibacakan Benny Lontoh tertuju pada dampak psikologis korban yang kerap luput dari pengamatan kasatmata.
Banyak korban tidak menunjukkan luka fisik mencolok, tetapi menyimpan ketakutan mendalam yang tampak dari sorot mata, keengganan berbicara, hingga kesulitan melakukan kontak mata.
”Penanganan terhadap korban saja tidak cukup, dan hal paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan sebelum kekerasan itu terjadi,”
ujar Asisten III menyampaikan sambutan mewakili Wali Kota Bitung.
Menurutnya, konflik keluarga yang berawal dari perbedaan pendapat pasangan suami istri kerap berubah menjadi kekerasan ketika emosi tidak terkendali atau penyelesaian masalah tidak berjalan baik.
Kondisi serupa juga berpotensi dipicu gangguan ketenteraman di lingkungan warga, termasuk perilaku anak muda di bawah pengaruh minuman keras.
Peran pemerintah kelurahan dan perangkat lingkungan dinilai sangat menentukan untuk membaca gejala awal di lapangan.
Lurah bersama perangkat lingkungan dapat berfungsi sebagai mata dan telinga pemerintah agar potensi konflik rumah tangga maupun gangguan sosial terdeteksi lebih dini sebelum memakan korban.
”Lurah dan perangkat lingkungan dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing,”
kata Asisten III.
Selain memperkuat deteksi dini di tingkat akar rumput, Pemkot Bitung memandang keterlibatan aparat penegak hukum dan organisasi kemasyarakatan sebagai penguat langkah lapangan.
Kehadiran Kejaksaan Negeri Bitung diharapkan memperjelas aspek hukum sekaligus memberi efek jera, sementara organisasi seperti Srikandi Jaga Desa diharapkan memperluas edukasi dan perlindungan bagi perempuan serta anak-anak yang rentan terdampak secara psikologis.
”Kehadiran unsur penegak hukum diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum serta memberikan efek jera bagi siapa pun yang memiliki niat melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak,”
tegas Asisten III.
Melalui dukungan moral, program, serta anggaran lewat DPPPA, Pemkot Bitung mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan forum sosialisasi ini sebagai titik awal gerakan bersama.
Langkah tersebut diarahkan agar setiap perempuan merasa aman dan terlindungi, sekaligus memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang bebas dari kekerasan. (kiti)











