RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai mendorong penguatan pendataan Orang Asli Papua (OAP) melalui Program Sistem Informasi Orang Asli Papua Raja Ampat (SIORAJA).
Program ini diarahkan untuk membangun basis data tunggal OAP yang akurat, terpadu, dan diperbarui secara berkala. Data tersebut nantinya menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus menentukan sasaran program pembangunan dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Provincial Engagement Specialist SKALA Papua Barat Daya, Desiderius Bir, menjelaskan bahwa SIORAJA dirancang untuk memastikan pemerintah memiliki data yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat OAP di Kabupaten Raja Ampat.
“SIORAJA diperuntukkan untuk memastikan ketersediaan data sehingga pemerintah dapat melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendataan dilakukan terhadap seluruh Orang Asli Papua yang menjadi sasaran program, khususnya penerima manfaat Dana Otsus,” jelas Desiderius.
Menurutnya, data tersebut tidak hanya digunakan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga memantau perkembangan dan perubahan data kependudukan OAP.
Perubahan tersebut mencakup masyarakat yang datang atau masuk ke wilayah Raja Ampat, masyarakat yang meninggal dunia, serta berbagai perubahan data kependudukan lainnya.
Untuk menjaga keakuratan informasi, pemutakhiran data direncanakan berlangsung setiap enam bulan sekali. Pelaksanaannya akan melibatkan operator di tingkat kampung yang terlebih dahulu mendapatkan pelatihan khusus.
Keterlibatan operator kampung dinilai penting karena proses pendataan membutuhkan informasi langsung dari wilayah tempat masyarakat berdomisili.
“Operator di tingkat kampung akan diberikan pelatihan agar proses pendataan dan pembaruan informasi dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Desiderius juga menyampaikan bahwa ke depan SIORAJA akan didorong memiliki landasan hukum melalui Peraturan Bupati (Perbup). Dengan demikian, pelaksanaan pendataan OAP di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat mempunyai pedoman yang jelas dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Sementara itu, SIORAJA juga perlu diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama untuk memastikan kesesuaian dan pemanfaatan data antarsistem. Mekanisme integrasi keduanya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Diketahui, kegiatan sosialisasi Program Sistem Informasi Orang Asli Papua Raja Ampat tersebut diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Raja Ampat selama dua hari, Kamis hingga Jumat, 19–20 November 2026.
Melalui program ini, pemerintah daerah menargetkan tersedianya data OAP yang lebih terstruktur sebagai dasar perencanaan pembangunan, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta penentuan kebijakan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Raja Ampat.












