DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Negara Kini Bisa Sita Harta Hasil Kejahatan Tanpa Perlu Tunggu Putusan Pidana

- Editor

Kamis, 19 November 2026 - 23:22

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta | Tribuneindonesia.com – Perampasan aset negara kini memiliki payung hukum baru setelah DPR mengesahkannya pada Kamis, 19 November 2026, melalui Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Alasan dan Cakupan Aturan Baru

​Regulasi ini disusun agar negara dapat mengambil alih kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum melalui sejumlah pengawasan.

Lingkup tindak pidana pada Pasal 4 mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat seperti judi daring, investasi bodong, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta penipuan berkedok investasi kripto.

​Jenis kekayaan yang bisa diambil negara diatur dalam Pasal 5 meliputi aset hasil kejahatan termasuk yang sudah dialihkan, dikonversi, atau menghasilkan keuntungan dan modal tambahan, benda bergerak dan berwujud yang dipakai sebagai sarana kejahatan, aset temuan yang tidak diketahui pemilik maupun pelakunya, serta harta sah milik pelaku sebagai pengganti aset kejahatan yang tidak ditemukan atau tidak bisa dirampas dengan nilai maksimal setara aset kejahatan tersebut.

Perampasan Tanpa Putusan Pidana

​Undang-undang ini membuka jalur perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture secara in rem, sehingga negara dapat memohonkan perampasan aset hasil atau sarana tindak pidana tanpa menunggu pembuktian kesalahan pelaku lewat sidang pidana, meskipun pemeriksaan dan putusan pengadilan tetap diwajibkan.

​Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1), langkah ini bisa diajukan jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang selama 60 hari, mengidap penyakit permanen, identitas pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak ditemukan, dengan syarat nilai aset minimal Rp 1 miliar.

Baca Juga:  Pembacaan Sidang Tuntutan Tersangka Penipuan Pengurus SHM Tunda Minggu Depan

Jalur Sidang, Hak Pihak Ketiga, dan Pengawasan

Dalam pelaksanaannya, Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setelah melewati tahapan pemblokiran, penelusuran, penyitaan, pemanggilan pelaku, dan sidang terbuka untuk umum.

Pasal 33, 36, 37, 38, dan 39 menetapkan hukum acara perdata dengan pembuktian berimbang: jaksa menguraikan kaitan aset dengan kejahatan, pihak ketiga membuktikan perolehan aset yang sah, dan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dinyatakan tidak sah.

​Pihak ketiga yang beriktikad baik dan merasa hak atau asetnya terdampak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebelum putusan dibacakan setelah permohonan diumumkan terbuka minimal tiga hari sesuai Pasal 29 dan 30, namun hak ini tidak berlaku bagi terdakwa yang kabur, diadili tanpa kehadiran, maupun advokat yang mewakilinya.

Berdasarkan Pasal 32, 35, 46, dan 47, upaya hukum ditempuh lewat kasasi langsung ke Mahkamah Agung tanpa banding dalam 14 hari kerja dengan putusan final, sedangkan pihak ketiga yang keberatannya dikabulkan bisa memperoleh pengembalian aset beserta keuntungan pengelolaannya, selisih nilai aset, atau ganti kerugian dari dana abadi.

​Untuk menjaga akuntabilitas penegakan hukum, Pasal 18 dan 19 mewajibkan penyidik meminta persetujuan pengadilan sebelum memblokir maupun menyita, serta membatalkan pemblokiran demi hukum apabila masa berlakunya habis tanpa ditemukan dugaan tindak pidana.

Selain itu, Pasal 61 dan 62 mengatur pembentukan badan pengawasan independen oleh DPR untuk mengawasi aparat selama penanganan perkara, mengelola aset rampasan, menerima laporan warga, hingga menggelar sidang kode etik. (∗-talia)

Berita Terkait

Wabup Mansur Syahdan Buka Sosialisasi Program SIORAJA
“Taufik Sarasa Buka Paripurna KUA-PPAS 2027, DPRK Raja Ampat Minta OPD Jangan Tinggalkan Waisai”.
DIREKTUR RSUD RAJA AMPAT BERIKAN PENGHARGAAN BAGI NAKES PADA PUNCAK HKN KE-62
Rumah Warga Sikalondang Dibobol Dini Hari, Kerugian Rp12,6 Juta! Ramah Saat Melayani, Tegas Saat Mengungkap Kejahatan
Nakes RSUD Raja Ampat Tempuh 62 Ribu Langkah, Tembus 43 Kilometer dalam Empat Hari
Sejarah Baru di HKN ke-62: Nakes RSUD Raja Ampat Taklukkan 62 Ribu Langkah
“Toilet Pelabuhan Waisai Disorot, Kabid Laut Dishub Raja Ampat Buka Suara”
HUT ke-15 NasDem Raja Ampat, Optimistis Tambah Kursi DPRK
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:05

BPMA–Aceh Energy Salurkan Bantuan Pangan Protein kepada 426 Anak dan Ibu Hamil di Bireuen

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

Wujudkan Warga Sehat, Posyandu Lueng Tuha Layani Seluruh Kalangan Usia

Kamis, 19 November 2026 - 07:59

Wabup Mansur Syahdan Buka Sosialisasi Program SIORAJA

Kamis, 19 November 2026 - 07:19

Wabup Bireuen Apresiasi Sinergi BPMA dan PT Aceh Energy Percepat Penurunan Stunting

Kamis, 19 November 2026 - 07:05

Eks GAM Denmark Tarmizi Age: Banjir di Mana-Mana, Aceh Darurat Alam

Kamis, 19 November 2026 - 06:56

Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Satlantas Polres Bireuen Sasar Pelanggar Lalu Lintas hingga Knalpot Brong

Kamis, 19 November 2026 - 05:35

Perkuat Budaya Keselamatan, Jasa Raharja DKI Jakarta dan DAMRI Gelar Kampanye Keselamatan serta Layanan Kesehatan Gratis

Kamis, 19 November 2026 - 04:06

Kapolres Bireuen Ngopi Bersama Masyarakat Jangka, Jalin Silaturahmi Sebar Pesan Kamtibmas dan Serap Aspirasi

Berita Terbaru

oplus_32

Pemerintahan dan Berita Daerah

Vini Dwi Prutanti Pimpin Sosialisasi P4GN, Ajak Masyarakat Perangi Bahaya Narkotika

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:24