RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat, Moh. Taufik Sarasa, resmi membuka Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026 dalam rangka penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna berlangsung di Waisai, Jumat, 13 November 2026. Ketua DPRK Taufik Sarasa memimpin langsung jalannya sidang dengan didampingi Bupati Raja Ampat dan Wakil Bupati Raja Ampat, serta anggota DPRK Otsus Badar Maiyailibit.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran anggota DPRK, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, instansi vertikal, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, insan pers dan tamu undangan lainnya.
Dalam pembukaan sidang, Taufik Sarasa menyatakan rapat paripurna telah memenuhi ketentuan kuorum berdasarkan daftar hadir anggota DPRK dan ketentuan tata tertib DPRK.
Dengan terpenuhinya kuorum, Ketua DPRK kemudian menyatakan Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026 resmi dibuka dan terbuka untuk umum.
Agenda utama rapat yakni penyampaian dokumen KUA-PPAS RAPBD Raja Ampat Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Kabupaten kepada DPRK untuk selanjutnya dibahas bersama sesuai mekanisme penganggaran daerah.
Dokumen tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyusunan RAPBD 2027, karena akan menjadi dasar pembahasan mengenai arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam APBD.
TAUFIK: PEMBAHASAN HARUS BERJALAN EFEKTIF
Ketua DPRK Raja Ampat menegaskan, setelah dokumen KUA-PPAS disampaikan, tahapan berikutnya adalah pembahasan secara lebih mendalam oleh Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), komisi-komisi serta OPD mitra kerja.
Untuk mendukung kelancaran pembahasan tersebut, pimpinan DPRK meminta Bupati Raja Ampat menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar tetap berada di Kota Waisai selama tahapan pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2027 berlangsung.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap OPD dapat memberikan penjelasan langsung ketika diperlukan dalam pembahasan program, kegiatan, kebutuhan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
Rapat paripurna kemudian diskors dan akan dilanjutkan dengan agenda pengesahan jadwal pembahasan rancangan KUA-PPAS RAPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.
Pimpinan DPRK berharap pembahasan anggaran dapat berlangsung konstruktif, transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga RAPBD 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Raja Ampat.
