JAKARTA/Tribuneindonesia.com
Anggota DPR RI Fraksi PKB asal Dapil Aceh II, H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat Aceh. Tak ingin keluhan warga hanya berhenti sebagai catatan kunjungan kerja, HRD mendatangi langsung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang mendesak.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, di Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), HRD menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie Jaya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari kunjungan kerja HRD ke kedua kabupaten tersebut pada 3 dan 4 November 2026 lalu.
Sebagai anggota Komisi V sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, HRD membawa empat usulan utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak:
1. Pembangunan Irigasi Pirak Timur (Aceh Utara): Infrastruktur ini diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.700 hektare areal persawahan. Untuk mempercepat prosesnya, HRD mendorong alokasi anggaran penyusunan dokumen AMDAL dan LARAP pada Tahun Anggaran 2027.
2. Tanggul Sungai Krueng Sawang: Usulan pembangunan tanggul sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung D.I. Jamuan, disertai dorongan anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2027.
3. Penguatan Bendung D.I. Jamuan: Permintaan dukungan pembangunan ground sill dengan estimasi anggaran sekitar Rp40 miliar yang dokumen perencanaannya telah siap.
4. Normalisasi Sungai Kritis: Penanganan sedimentasi dan pendangkalan di Sungai Krueng Pirak (Aceh Utara) serta Sungai Krueng Meureudu (Pidie Jaya) guna menekan risiko banjir yang mengancam permukiman dan lahan pertanian warga.
“Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Petani membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, warga membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan infrastruktur harus diperkuat agar persoalan ini tidak terus berulang,” ujar HRD.
Lebih jauh, HRD menekankan bahwa pembenahan infrastruktur air tersebut harus menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir serta longsor pada November 2025 lalu. Menurutnya, pemulihan pascabencana harus dibarengi dengan penguatan sistem pengendalian banjir dan irigasi agar roda ekonomi dan pertanian masyarakat kembali berjalan optimal.
Dirjen SDA Kementerian PU beserta jajaran menyambut baik dan mencermati seluruh usulan tersebut, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan dokumen perencanaan, untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme penganggaran kementerian.
HRD memastikan dirinya akan terus mengawal usulan ini hingga terealisasi di lapangan. “Di balik setiap usulan ada kepentingan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini harus terus kita kawal sampai ada tindak lanjut nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya. (*)
