BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Di tengah ketatnya persaingan pasar digital, punya produk enak atau inovasi canggih saja tidak cukup. Tanpa perlindungan hukum, merek dagang dan karya kreatif lokal sangat rawan ditiru atau diklaim pihak lain.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Sosialisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tahun 2026 di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Kamis (12/11/2026).
Acara ini dibuka langsung oleh Asisten III Setdakab Bireuen mewakili Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T. Hadir dalam forum strategis ini jajaran Forkopimda, kepala SKPK, para camat, pelaku UMKM, hingga pimpinan Sentra HKI dari tiga kampus besar di Bireuen: Universitas Almuslim, UNIKI, dan UMMAH.
Dalam sambutan Bupati Bireuen yang dibacakan Asisten III, ditegaskan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) saat ini bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan aset strategis dan motor penggerak ekonomi daerah.
“Produk lokal dan hasil riset kita harus punya nilai ekonomis tinggi dan terlindungi secara hukum. Jangan sampai karya asli masyarakat Bireuen justru diklaim oleh pihak lain karena belum terdaftar,” tegasnya di hadapan para peserta.
Langkah Pemkab Bireuen ini bukanlah gebrakan sesaat. Sejak 2023, pemerintah daerah konsisten membiayai pendaftaran HKI bagi 5 UMKM setiap tahunnya hingga total 15 UMKM telah mengantongi sertifikat resmi. Puncaknya pada 2024 lalu, Bireuen sukses meraih Sertifikat Indikasi Geografis untuk komoditas kebanggaan daerah, Jeruk Pamelo Giri Matang Bireuen.
Tahun 2026 ini, kuota fasilitasi diperluas. Pemkab Bireuen menanggung biaya pendaftaran untuk 15 merek/produk UMKM sekaligus 5 HKI untuk kegiatan inovasi.
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen, Dr. Muslim, M.Si., memastikan kegiatan ini tidak akan berhenti sebatas seremoni sosialisasi. Pihaknya telah menyiapkan peta jalan tindak lanjut bersama SKPK dan kampus.
“Setelah ini, kita langsung bergerak melakukan inventarisasi potensi KI di lapangan, mulai dari produk UMKM, karya kreatif, hingga hasil riset akademik. Semuanya akan kita petakan dan dampingi proses pendaftarannya sampai tuntas,” ujar Dr. Muslim.
Suasana diskusi berlangsung interaktif di bawah panduan Kabid Litbang Bappeda Bireuen, Muhar Oktiandar, S.Pi., M.Si. Sebagai narasumber utama, hadir langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Tubagus Erif Faturahman, S.IP., M.IP., M.Si., yang membedah tuntas seluk-beluk pendaftaran merek, paten, dan hak cipta.
