TribuneIndonesia.com– Perjalanan sebuah bangsa dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga tahun ke tahun selalu membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. namun, setelah Indonesia melewati berbagai fase kepemimpinan dan sistem pemerintahan, muncul pertanyaan besar mengenai arah perjalanan bangsa ini. apakah Indonesia benar-benar semakin baik, atau justru menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks.
Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun, sebagian masyarakat masih mengenang kehidupan ekonomi yang dianggap lebih stabil. harga sejumlah kebutuhan pokok relatif terjangkau, daya beli masyarakat dinilai lebih baik, dan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing pernah berada dalam kondisi yang dianggap menguntungkan.
Kenangan mengenai masa tersebut masih menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Sebagian orang menilai kehidupan saat itu lebih tertib dan kondisi keamanan lebih terkendali. namun, sejarah juga mencatat bahwa pemerintahan Orde Baru memiliki persoalan serius, terutama dalam kebebasan berpendapat, penegakan hak asasi manusia, serta pembatasan terhadap kritik kepada pemerintah.
Perubahan besar terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah gelombang gerakan Reformasi. Indonesia kemudian memasuki era baru yang membawa harapan terhadap demokrasi, kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum.
Kini, setelah 28 tahun perjalanan Reformasi, kebebasan menyampaikan pendapat memang semakin terbuka. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta mengungkap berbagai persoalan melalui media massa dan media sosial.
namun, kebebasan tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri. Derasnya arus informasi di era digital sering kali tidak diimbangi dengan etika, tanggung jawab, dan kemampuan menyaring kebenaran informasi. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan penyampaian aspirasi justru kerap digunakan untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, penghinaan, serta informasi yang belum terverifikasi.
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. menyuarakan keadilan juga merupakan hak setiap warga negara. namun, kebebasan berpendapat harus berjalan bersama etika, kesantunan, dan tanggung jawab. Perbedaan pandangan semestinya menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan alasan untuk saling menjatuhkan dan menyakiti.
Kekhawatiran terhadap perpecahan bangsa sesungguhnya telah lama menjadi perhatian para pendiri Republik Indonesia. Soekarno, Presiden pertama RI, dalam berbagai pidatonya mengingatkan pentingnya persatuan nasional serta bahaya perpecahan akibat kepentingan politik dan golongan.
Demikian pula Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI, yang dikenal menekankan pentingnya moralitas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi membutuhkan kedewasaan masyarakat dan integritas para pemimpin agar kebebasan tidak berubah menjadi kekacauan.
Pemikiran para pendiri bangsa tersebut sepatutnya menjadi bahan renungan bagi seluruh elemen masyarakat. Ketika , kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, perkembangan teknologi, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas moral, kepedulian sosial, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap sesama manusia.
Persoalan lain yang patut menjadi perhatian adalah kepercayaan masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan. mereka yang duduk di lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jabatan dan kewenangan yang diberikan melalui proses demokrasi harus dijalankan dengan keberpihakan kepada rakyat, bukan hanya menjadi kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Rakyat membutuhkan wakil yang mampu mendengar keluhan, memahami kesulitan kehidupan masyarakat, serta memperjuangkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata. Slogan keberpihakan kepada rakyat harus diwujudkan melalui tindakan, kebijakan, dan tanggung jawab yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Indonesia membutuhkan perubahan yang berlandaskan kejujuran, ketegasan hukum, kepemimpinan yang berintegritas, serta kesadaran bersama untuk menjaga persatuan. Perubahan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pergantian pemimpin, tetapi juga membutuhkan pembenahan sikap dan budaya politik di seluruh lapisan masyarakat.
Sudah saatnya bangsa ini kembali merenungkan cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Kebebasan harus disertai tanggung jawab, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, dan demokrasi harus memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat.
Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang mampu berbicara tentang perubahan. namun, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani membuktikan perkataannya melalui perbuatan, serta masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan.
masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin negara, tetapi juga oleh bagaimana seluruh rakyat menjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan keadilan bagi sesama.(Ilham Gondrong)
