ACEH TENGAH | TribuneIndonesia.com– Konflik antara gajah dan manusia di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, menjadi perhatian serius gerakan Aceh Bangkit. Persoalan ini dinilai tidak boleh hanya dilihat sebagai konflik antara satwa liar dan masyarakat, tetapi harus ditelusuri lebih jauh, terutama menyangkut tata kelola kawasan hutan, aktivitas perkebunan, perlindungan koridor satwa, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Koordinator Aceh Bangkit Wilayah Aceh Tengah, Uriessamadin, S.Hut., menegaskan bahwa meningkatnya interaksi antara gajah dan manusia harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pengelolaan ruang hidup di kawasan tersebut.
Menurutnya, ketika gajah semakin sering memasuki perkebunan dan permukiman warga, masyarakat tidak boleh hanya disuguhi tindakan penghalauan satwa. Pemerintah harus berani mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan konflik terus berulang.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa gajah semakin sering memasuki kebun dan permukiman masyarakat? Apakah gajah yang harus selalu disalahkan, atau justru manusia yang telah mengubah ruang hidup satwa sehingga keduanya dipaksa berhadapan dalam wilayah yang semakin sempit?” tegas Uriessamadin.
Ia menjelaskan, gajah tidak mengenal sertifikat tanah, batas administrasi desa, izin perkebunan, maupun peta konsesi perusahaan. Satwa tersebut hanya mengenal ruang hidup, jalur jelajah, sumber makanan, dan naluri untuk bertahan hidup.
Karena itu, menurutnya, pendekatan penyelesaian konflik harus menyentuh persoalan mendasar, termasuk kemungkinan terputusnya koridor pergerakan gajah akibat perubahan bentang alam dan aktivitas pembangunan.
RAKYAT KECIL JANGAN TERUS MENJADI KORBAN
Aceh Bangkit menilai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan DAS Peusangan merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung konflik tersebut.
Kerusakan perkebunan, terganggunya sumber penghasilan, kerusakan rumah, hingga ancaman keselamatan jiwa merupakan persoalan nyata yang tidak boleh dianggap sepele.
Namun, perlindungan masyarakat juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian habitat gajah.
Uriessamadin menyoroti informasi yang disampaikan Forum Koordinasi Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) mengenai persoalan fragmentasi habitat dan terhambatnya koridor pergerakan gajah.
Jika terdapat aktivitas pembukaan lahan, pembangunan parit, pagar, maupun infrastruktur perkebunan yang menghambat jalur jelajah satwa, maka seluruh aktivitas tersebut harus diperiksa secara objektif melalui kajian dan pemeriksaan lapangan.
“Jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan ekonomi dari pengelolaan lahan, sementara masyarakat sekitar harus menanggung risiko kerusakan ekologis. Kalau memang ada aktivitas yang mengganggu koridor pergerakan gajah, pemerintah harus melakukan pemeriksaan secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, hal tersebut bukan tuduhan terhadap perusahaan tertentu, melainkan tuntutan agar seluruh aktivitas usaha di kawasan terkait diperiksa berdasarkan data, ketentuan perizinan, dan kewajiban lingkungan.
KONSERVASI JANGAN HANYA MEMBEBANI MASYARAKAT
Lebih lanjut, Aceh Bangkit mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Selama ini masyarakat sering diminta menjaga hutan, menyesuaikan pola tanam, mengembangkan agroforestri, serta ikut melakukan mitigasi konflik satwa liar.
Namun, menurut Uriessamadin, tanggung jawab tersebut juga harus diterapkan kepada perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di kawasan bentang alam yang menjadi habitat satwa.
Sejumlah hal perlu mendapatkan perhatian serius, di antaranya kesesuaian aktivitas perkebunan dengan fungsi ekologis kawasan, keberadaan parit dan pembatas lahan, perlindungan jalur jelajah satwa, serta kepatuhan terhadap dokumen dan kewajiban lingkungan.
“Konservasi tidak boleh hanya menjadi kewajiban masyarakat kecil. Semua pihak harus bertanggung jawab, termasuk pelaku usaha yang memiliki sumber daya dan kemampuan ekonomi lebih besar. Jangan sampai rakyat diminta beradaptasi dengan kerusakan lingkungan yang penyebabnya belum pernah diperiksa secara menyeluruh,” tegasnya.
PEMERINTAH JANGAN HANYA HADIR SETELAH KONFLIK TERJADI
Aceh Bangkit juga mengkritisi pola penanganan konflik satwa liar yang dinilai perlu diarahkan pada pencegahan jangka panjang.
Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika gajah memasuki permukiman, kebun masyarakat mengalami kerusakan, atau ketika terjadi korban.
Pengawasan tata ruang, perlindungan koridor satwa, evaluasi aktivitas usaha, serta sistem mitigasi konflik harus menjadi bagian dari kebijakan yang terencana.
Negara harus hadir sebelum persoalan berkembang menjadi bencana sosial dan ekologis.
Pemerintah juga didorong memastikan masyarakat memperoleh perlindungan nyata, termasuk sistem peringatan dini, penanganan konflik yang cepat, pendampingan, serta mekanisme kompensasi yang jelas dan adil bagi warga terdampak.
Menurut Aceh Bangkit, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya investasi, luas perkebunan, jumlah produksi, atau pendapatan daerah.
Keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam untuk generasi mendatang harus menjadi ukuran penting dalam setiap kebijakan pembangunan.
LIMA TUNTUTAN ACEH BANGKIT
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan lingkungan dan keselamatan masyarakat, Aceh Bangkit mendorong lima langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan konflik gajah dan manusia di DAS Peusangan.
Pertama, melakukan pemetaan terbuka terhadap koridor jelajah gajah dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, akademisi, dan lembaga konservasi.
Kedua, melakukan audit lapangan terhadap keberadaan parit, pagar, dan infrastruktur perkebunan yang diduga menghambat pergerakan satwa.
Ketiga, mengevaluasi kesesuaian izin serta kewajiban lingkungan seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan terkait.
Keempat, memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat melalui sistem peringatan dini, penanganan konflik, pendampingan, serta mekanisme kompensasi yang transparan dan berkeadilan.
Kelima, membentuk forum pengawasan bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah, perusahaan, akademisi, dan organisasi konservasi untuk memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara bertanggung jawab.
Seluruh langkah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan data, kajian ilmiah, serta pemeriksaan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
JANGAN TUNGGU HUTAN HABIS, BARU MENYADARI KESALAHAN
Menutup pernyataannya, Uriessamadin mengingatkan bahwa gajah membutuhkan hutan untuk bertahan hidup, sementara manusia membutuhkan lingkungan yang sehat untuk menjaga keberlangsungan kehidupannya.
Keduanya bukan musuh secara alamiah. Konflik dapat terjadi ketika pengelolaan ruang tidak memperhitungkan keseimbangan ekologi dan kepentingan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
“Menyelamatkan gajah bukan berarti mengabaikan keselamatan manusia. Sebaliknya, melindungi masyarakat juga tidak berarti membiarkan satwa kehilangan habitatnya. Keduanya harus mendapatkan perlindungan melalui tata kelola ruang yang adil dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat Aceh untuk lebih kritis dalam mengawasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.
Menurutnya, rakyat bukan sekadar penghuni wilayah, melainkan bagian penting dari kedaulatan yang memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, dan ikut menentukan masa depan ruang hidupnya.
Aceh tidak boleh membangun ekonomi dengan mengorbankan masa depan ekologis. Sebab, kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini bukan hanya menjadi persoalan generasi sekarang, tetapi juga berpotensi diwariskan kepada anak cucu di masa mendatang.
ACEH BANGKIT – ACEH GLOBAL AWAKENING (AGA)
The Home of Aceh Bangkit Movement
Rakyat Sadar. Negara Berdaulat. Demokrasi Bertanggung Jawab.
Rakyat Sadar, Aceh Bangkit.
Uriessamadin, S.Hut.
Koordinator Aceh Bangkit Wilayah Aceh Tengah.
