TribuneIndonesia.com I Deli Serdang-Tim Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK) melakukan kunjungan ke Polresta Deli Serdang, pada Jumat 13 November 2026 guna mempertanyakan perkembangan penanganan dua pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang.
Dua laporan tersebut masing-masing menyangkut dugaan korupsi dana desa di Desa Sidoarjo-I Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, serta dugaan penyimpangan dana desa melalui modus penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis.
dalam kunjungan tersebut, tim GRPK diterima oleh penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Deli Serdang, Dandy. Pertemuan berlangsung dengan baik dan membahas perkembangan penanganan kedua pengaduan yang sebelumnya disampaikan GRPK.
Kepada tim GRPK, penyidik menjelaskan bahwa penanganan Dumas Desa Sidoarjo-I Jati Baru dalam waktu dekat akan memasuki tahapan gelar perkara. Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat disebut telah lengkap sehingga proses penanganan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Sementara terkait Dumas Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, penyidik menyampaikan bahwa LHP Inspektorat dengan Nomor 700.1.2.1/LHP/93/INSP/2026 telah tersedia dan kemungkinan dalam waktu dekat juga akan dilakukan gelar perkara.
Sebagai bentuk penyampaian perkembangan penanganan pengaduan kepada pelapor, penyidik turut menyerahkan dua Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP), masing-masing bernomor B/375/XI/RES.3.3/2026/Reskrim dan B/376/XI/RES.3.3/2026/Reskrim.
Wakil Ketua Umum GRPK, Hoko Judho Putra, S.E., M.Th., menyampaikan harapannya agar penyidik dapat menangani kedua pengaduan tersebut secara profesional dan transparan. Ia meminta agar seluruh persoalan dapat diungkap secara terang berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
Senada dengan itu, Wakil Sekretaris GRPK, Ilham Syahputra, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap seluruh Dumas yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, baik di lingkungan kejaksaan maupun kepolisian.
menurut Ilham, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial GRPK sekaligus bentuk tanggung jawab organisasi dalam menindak lanjuti informasi dan data dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan yang melibatkan oknum pejabat.
Pada kesempatan itu, Ilham Syahputra juga menyampaikan salam kepada Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang yang berdasarkan informasi diterimanya akan segera melanjutkan penugasan ke Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sumatera Utara.
GRPK berharap penanganan kedua Dumas tersebut dapat berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil proses hukum.(Ilham Gondrong)
