Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan APBD 2027 Harus Berpihak pada Rakyat, Pengawasan Anggaran Diperketat

- Editor

Jumat, 20 November 2026 - 14:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1-2944x2944-1-0-{}-0-24#bokehtype:0#;illum:2 scene:0 humanIn:2;

1-2944x2944-1-0-{}-0-24#bokehtype:0#;illum:2 scene:0 humanIn:2;

RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat, Moh. Taufik Sarasa, ST, menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pemenuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

Penegasan tersebut disampaikan Taufik Sarasa dalam pidato penutupan Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026, dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027, di Waisai, Jumat (20/11/2026) malam.

Menurut Taufik, penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan puncak dari rangkaian pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta komisi-komisi DPRK.

Ia menilai berbagai saran, catatan, dan koreksi yang disampaikan selama pembahasan merupakan bagian penting dari penerapan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Tujuannya adalah agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,” tegas Taufik.

Ia menjelaskan, dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati memiliki posisi strategis karena menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sebelum memasuki tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan APBD 2027.

Namun, Taufik mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebatas dokumen administratif. Implementasinya harus tercermin dalam program dan alokasi anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam pidatonya, Taufik menyampaikan tiga catatan strategis kepada pemerintah daerah dan seluruh pimpinan perangkat daerah.

Pertama, anggaran daerah harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan.

Baca Juga:  Festival Pesona Raja Ampat 2026 Resmi Bergema, Waisai Jadi Pusat Perhatian!

Kedua, pemerintah daerah dituntut realistis dan cermat dalam menetapkan target pendapatan. Sementara itu, belanja daerah harus dikelola secara efisien dan tepat sasaran.

“Setiap uang rakyat yang kita belanjakan wajib kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ketiga, setelah penetapan KUA-PPAS, pemerintah daerah dan DPRK masih memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dan kemitraan agar proses pembahasan tidak mengalami keterlambatan yang berpotensi mengganggu kesinambungan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.

Taufik juga menegaskan DPRK akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.

Menurutnya, pengawasan legislatif bukan dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan memastikan setiap kebijakan anggaran dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

“DPRK berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasannya secara konsisten terhadap pengelolaan keuangan daerah, bukan untuk menghambat, melainkan sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.

Menutup pidatonya, Taufik menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, seluruh anggota DPRK, TAPD, kepala perangkat daerah, sekretariat DPRK, serta insan pers yang turut mengawal proses pembahasan KUA-PPAS 2027.

Ia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menjadi pijakan bagi pembangunan Raja Ampat yang lebih baik.

“Semoga apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Raja Ampat,” tutupnya.

Berita Terkait

Kemenkum Sulut Periksa Silsilah Empat Warga Keturunan Indonesia di Rudenim Manado untuk Penegasan WNI
​Konferensi Pers TPPO di Polres Bitung, Kapolres Buka Suara Soal Penahanan Tersangka dan Nasib Korban
Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN
SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan
Luka Tak Terlihat Jadi Sorotan, Pemkot Bitung Dorong Deteksi Dini Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
100 Personel Turun Langsung, Lima Paviliun Rutan Kelas I Medan Jadi Sasaran Razia Gabungan
Cegah Peredaran Narkoba dan Barang Ilegal, Ditjenpas Sumut Gelar Razia Mendadak di Lapas dan Rutan Medan
DP3A Bitung Gelar Sosialisasi Perlindungan Perempuan, Perkuat Peran Masyarakat Cegah Kekerasan
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:31

Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan APBD 2027 Harus Berpihak pada Rakyat, Pengawasan Anggaran Diperketat

Jumat, 20 November 2026 - 06:12

Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN

Jumat, 20 November 2026 - 05:08

SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 03:11

DP3A Bitung Gelar Sosialisasi Perlindungan Perempuan, Perkuat Peran Masyarakat Cegah Kekerasan

Kamis, 19 November 2026 - 12:25

Perkuat Tata Kelola Pers di Daerah, Ketua PWI Kota Bitung Hadiri Sosialisasi Aturan Baru PWI di Manado

Kamis, 19 November 2026 - 08:04

PERKUAT KUALITAS SDM OLAHRAGA BELA DIRI! IBCA-MMA PROVINSI JAMBI GELAR PENATARAN WASIT, JURI DAN PELATIH, KEJURPROV 2026 SIAP DIGELAR

Kamis, 19 November 2026 - 07:59

Wabup Mansur Syahdan Buka Sosialisasi Program SIORAJA

Kamis, 19 November 2026 - 07:51

Tak Sampai 12 Jam! Curanmor di Penanggalan Terungkap, Honda CRF 150L Berhasil Diamankan Polisi

Berita Terbaru