Dibantah Kepala Satpol PP, Endi Tetap Bawa Dugaan Ancaman Wartawan ke Polda PBD”.

- Editor

Selasa, 29 September 2026 - 13:57

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAJA AMPAT- TRIBUNEINDONESIA.COM — Dugaan intimidasi dan ancaman terhadap wartawan di Kabupaten Raja Ampat menjadi sorotan. Wartawan WahanaNews, Endi Mambrasar, menegaskan bantahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Raja Ampat tidak serta-merta menghentikan langkah hukum yang sedang ditempuhnya.

Persoalan tersebut berawal pada Pemberitaan 70 Satpol PP, peristiwa tersebut disebut bermula setelah WahanaNews menerbitkan berita berjudul “Seperti Anak Ayam Dilepas Induknya, Jeritan 70 Satpol PP Raja Ampat Yang Terlantar Saat Diklat di Yogyakarta.”

 

Lanjut,Endi mengatakan, bantahan merupakan hak pihak yang bersangkutan. Namun, menurutnya, sebelum persoalan tersebut mencuat ke publik, dirinya telah berupaya melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

“Silakan dibantah. Sebelum dia memberikan bantahan, saya sudah berupaya melakukan konfirmasi sebelumnya,” ujar Endi.

Ia mempertanyakan mengapa klarifikasi tidak diberikan ketika dirinya melakukan konfirmasi sebelum persoalan tersebut menjadi perhatian publik.

“Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya bisa disampaikan saat saya melakukan konfirmasi. Jangan nanti setelah ada masalah baru bicara di media,” katanya.

Baca Juga:  Kemitraan  atau Penjinakan? Saat Media Dipaksa Tunduk, Pemerintah Abai pada Keadilan

Endi menegaskan, dirinya tetap akan melanjutkan langkah hukum meskipun telah muncul bantahan dari pihak yang disebut dalam persoalan tersebut.

Menurut Endi, nama Kepala Satpol PP Raja Ampat tetap akan dicantumkan dalam laporan atau pengaduan yang akan ditempuh ke Polda Papua Barat Daya untuk diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Persoalan ini akan kita buktikan di meja hukum,” tegasnya.

Soroti Dugaan Penyerangan Kehormatan

Endi juga menyinggung dugaan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik. Menurutnya, apabila unsur pidana terpenuhi, persoalan tersebut dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik tentu masuk dalam unsur pidana, apalagi saya menjalankan tugas sebagai wartawan,” ucap Endi.

Berita Terkait

Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi, Imigrasi Langsa Gelar Media Gathering Tahun 2026
Hidupkan Filosofi Sengkanaug, STBM Angkat Tradisi “Satu Hati” Nusa Utara ke Dunia Kampus
Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat
Buka FGD Kebudayaan, Pemkot Bitung Ajak Masyarakat Jadikan Filosofi Sengkanaung Fondasi Kebersamaan
PKB Langsa Angkat Pemikiran Tjokroaminoto, Politik Harus Berpihak pada Keadilan Sosial
Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan KUA-PPAS RAPBD 2027 Jadi Dasar Pembangunan
HRD : Jangan Tunggu Bencana, BMKG Harus Masifkan Informasi Peringatan Dini
Satu Tahun Pascabanjir, Aktivis Sorot Lambatnya Pemulihan di Aceh Timur, Data Berantakan, Pencairan Bantuan Belum Jelas
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:57

Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi, Imigrasi Langsa Gelar Media Gathering Tahun 2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:42

Hidupkan Filosofi Sengkanaug, STBM Angkat Tradisi “Satu Hati” Nusa Utara ke Dunia Kampus

Jumat, 20 November 2026 - 15:22

Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat

Jumat, 20 November 2026 - 15:07

Buka FGD Kebudayaan, Pemkot Bitung Ajak Masyarakat Jadikan Filosofi Sengkanaung Fondasi Kebersamaan

Jumat, 20 November 2026 - 11:42

Kemenkum Sulut Periksa Silsilah Empat Warga Keturunan Indonesia di Rudenim Manado untuk Penegasan WNI

Jumat, 20 November 2026 - 09:59

​Konferensi Pers TPPO di Polres Bitung, Kapolres Buka Suara Soal Penahanan Tersangka dan Nasib Korban

Jumat, 20 November 2026 - 06:12

Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN

Jumat, 20 November 2026 - 05:08

SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan

Berita Terbaru