Fenomena ini patut dikritisi secara terbuka. Sebab jika dibiarkan, bukan hanya merusak ekosistem media, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi itu sendiri.
Kemitraan sejatinya dibangun di atas asas saling menghormati dan saling menguntungkan. Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya pemerintah, melalui berbagai skema kerja sama, seolah menetapkan standar sepihak. Media dituntut loyal, diminta menyuarakan program, bahkan diarahkan untuk membingkai pemberitaan agar selalu positif. Sementara itu, hak media baik dari sisi profesionalitas, kesejahteraan, hingga independensi kerap dikesampingkan.
Lebih jauh, praktik “pilih kasih” memperparah keadaan. Media yang dianggap “sejalan” atau “aman” mendapat akses dan kerja sama lebih besar. Sebaliknya, media yang kritis justru dipinggirkan, bahkan secara tidak langsung “dihukum” dengan tidak dilibatkan dalam kemitraan. Ini bukan lagi soal kebijakan administratif, melainkan bentuk nyata diskriminasi terhadap fungsi kontrol pers.
Padahal, tugas utama media bukanlah menjadi alat propaganda. Media adalah pilar demokrasi yang bertugas memburu fakta, menguji kebenaran, dan menyampaikan realitas kepada publik. Ada atau tidaknya kerja sama dengan pemerintah, kerja jurnalistik harus tetap berjalan. Berita tidak boleh mati hanya karena anggaran kemitraan dihentikan atau akses dibatasi.
Di sinilah letak persoalan mendasar ketika kemitraan dijadikan alat kendali, maka independensi media sedang dipertaruhkan. Tekanan dan intervensi baik secara terang-terangan maupun terselubung akan membunuh keberanian media dalam menyampaikan kebenaran. Akibatnya, publik tidak lagi mendapatkan informasi yang utuh, melainkan narasi yang sudah disaring sesuai kepentingan tertentu.
Pemerintah perlu memahami bahwa kritik bukan ancaman. Justru sebaliknya, kritik adalah bentuk kepedulian dan mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi. Media yang kritis tidak seharusnya dijauhi, apalagi disingkirkan. Mereka justru menjadi cermin yang membantu pemerintah melihat kekurangan dan memperbaiki kebijakan.
Jika pemerintah hanya ingin mendengar pujian, maka yang dibangun bukanlah kemitraan, melainkan penjinakan.
Di sisi lain, media juga harus tegas menjaga marwahnya. Ketergantungan pada kerja sama pemerintah tidak boleh mengorbankan independensi. Media harus berani berdiri di atas prinsip bahwa pemberitaan tidak boleh tunduk pada tekanan, tidak boleh dibungkam oleh kepentingan, dan tidak boleh dibeli oleh kenyamanan sesaat.
Memang, realitas di lapangan tidak selalu ideal. Tekanan ekonomi, persaingan industri, dan kebutuhan operasional seringkali membuat media berada dalam posisi sulit. Namun di tengah tantangan tersebut, integritas tetap menjadi harga mati. Tanpa integritas, media kehilangan kepercayaan publik dan sekali kepercayaan itu hilang, sulit untuk dikembalikan.
Sudah saatnya kedua pihak pemerintah dan media kembali ke rel yang benar. Pemerintah harus menghentikan praktik diskriminatif dan membuka ruang kemitraan yang adil, transparan, serta tidak bersyarat pada kepatuhan editorial. Sementara media harus tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosialnya tanpa takut kehilangan “jatah” kerja sama.
Pada akhirnya, publiklah yang menjadi taruhan. Ketika media tidak lagi bebas, maka masyarakat akan menerima informasi yang pincang. Dan ketika informasi tidak lagi utuh, maka keputusan publik pun menjadi bias.
Kebenaran memang tidak selalu nyaman. Ada kalanya pahit, menyakitkan, bahkan merugikan citra pemerintah. Namun justru di situlah nilai sebuah informasi. Ia hadir bukan untuk menyenangkan, melainkan untuk menerangi.
Setiap berita memiliki “warna” kadang manis, kadang pahit. Tetapi tugas media bukan memilih rasa, melainkan menyajikan seluruh spektrum realitas apa adanya. Dan tugas pemerintah bukan mengatur warna tersebut, melainkan memastikan bahwa ruang untuk semua warna tetap terbuka.
Jika prinsip ini dijalankan, maka kemitraan tidak lagi menjadi alat penekan, melainkan jembatan kepercayaan. Namun jika terus diabaikan, jangan heran jika publik mulai bertanya: apakah media masih merdeka, atau sudah sekadar perpanjangan tangan kekuasaan?
