BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), menggelar coffee morning bersama puluhan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Bireuen, Aceh, di kediamannya Komplek Meuligoe Residence, Cot Gapu, Bireuen, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara HRD dengan awak media, sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.
Dalam pertemuan tersebut, HRD mengapresiasi kehadiran para jurnalis sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan. Tak sekadar pertemuan rutin, momen ini juga dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kawasan pedalaman di Bireuen Aceh selama dua bulan terakhir.
“Tujuan utama undangan ini adalah mempererat silaturahmi agar kita bisa bertatap muka langsung. Kami juga ingin mendengar masukan mengenai keluhan masyarakat, khususnya para korban banjir yang hingga kini masih menghadapi masa-masa sulit,” ujar HRD.
Menanggapi pertanyaan awak media terkait kondisi korban banjir yang masih bertahan di tenda darurat dan meunasah karena belum adanya Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap), HRD menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak warga di tingkat pusat. Ia mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat yang kehilangan rumah dan lahan.
Masyarakat Pesisir Bireuen sesalkan sikap acuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dalam Penanganan Banjir. “Selaku anggota DPR RI yang dipercayakan oleh masyarakat Dapil II Aceh, saya akan terus berjuang agar bantuan perumahan dan infrastruktur bagi korban banjir segera terealisasi,” tegas HRD.
HRD juga menekankan pentingnya peran pers dalam mempublikasikan fakta di lapangan secara akurat dan objektif. Menurutnya, publikasi media adalah instrumen penting agar pemerintah dapat melihat kondisi riil masyarakat yang tertimpa musibah.
“Inilah fungsi wartawan, sampaikan kondisi sebenarnya di lapangan. Selama datanya akurat dan aktual, jangan hiraukan jika ada pihak yang tidak suka dengan pemberitaan tersebut. Netralitas dan kebenaran informasi adalah hal yang utama,” pungkas HRD. (*)
