BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (DPRK) Bireuen, Surya Dharma SH, menegaskan kepada para camat agar tidak melakukan pendataan secara asal-asalan terhadap korban bencana banjir. Ia mengingatkan, seluruh bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak tidak boleh dipolitisasi.
“Semua jenis bantuan pemerintah pusat untuk korban bencana jangan dipolitisi, termasuk usulan data yang sampai saat ini masih simpang siur akibat tidak adanya penjelasan kategori yang jelas kepada para keuchik,” tegas Wakil Ketua DPRK Bireuen tersebut kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Surya Dharma, bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat bersumber dari APBN, sehingga tidak sepatutnya “dikotak-katik” di tingkat daerah. Ia menilai ketidakjelasan kategori, seperti perbedaan antara rumah rusak ringan, sedang, dan berat, menjadi salah satu penyebab kisruhnya data penerima.
“Kami mendengar langsung keluhan para keuchik terkait bantuan yang tidak tepat sasaran. Camat seharusnya melakukan evaluasi dan sosialisasi yang jelas terkait kriteria pendataan. Jangan asal-asalan,” ujarnya.
Surya Dharma juga menegaskan agar para camat bersama pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengkaji ulang data yang ada, guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ia juga menegaskan kepada camat agar tidak “buang badan” saat dipertanyakan oleh para keuchik terkait kejelasan data korban bencana, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Gandapura dan Kecamatan Peusangan.
“Kami menyesalkan sikap camat yang mengaku tidak mengetahui data yang dinilai amburadul, khususnya di Kecamatan Gandapura dan Peusangan. Jangan bilang tidak tau, pendataan awal tetap di kecamatan, jadi camat harus bertanggung jawab atas data yang keliru,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah keuchik di Kecamatan Gandapura dan Peusangan memprotes penyaluran bantuan, baik Dana Tunggu Hunian (DTH) maupun bantuan daging meugang bagi korban banjir yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka menilai pendataan belum akurat sehingga memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Beberapa Keuchik di Bireuen menyebutkan, bantuan DTH tidak merata dan terkesan pilih kasih. Mereka meminta pemerintah daerah segera membenahi data penerima agar tidak menimbulkan polemik di tingkat desa.
Para keuchik juga tidak mau namanya disebutkan, karena jika mereka berbicara di media, mereka mengaku akan ditegur oleh camat dan bupati serta mereka pasti akan disuruh klarifikasi jika berita mereka ditayangkan oleh awak media.
“Data jangan amburadul dan jangan pilih kasih. Kalau desa lain dapat, kami juga harus ada. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan kepada kami, kenapa desa lain dapat sementara mereka tidak,” kata para keuchik. (*)
