Oleh : Chaidir Toweren (Ketua PERWAL)
TRIBUNEIndonesia.com
Program bimbingan teknis (Bimtek) yang digembar-gemborkan sebagai ajang peningkatan kapasitas aparatur desa, kenyataannya jauh panggang dari api. Alih-alih melahirkan aparatur yang profesional, Bimtek kini lebih sering menjadi bahan olok-olokan karena tidak memberikan hasil nyata bagi tata kelola pemerintahan gampong.
Fakta di lapangan berbicara lebih lantang daripada brosur promosi. Banyak perangkat desa sendiri yang tidak mendukung program ini seratus persen. Mereka melihat, Bimtek hanya menjadi ajang jalan-jalan, menghabiskan anggaran, tanpa ada transfer ilmu yang betul-betul bisa diaplikasikan. Ironisnya, ada desa yang justru sukses menjalankan pemerintahan dan pembangunan tanpa pernah disentuh program Bimtek sekalipun. Bukankah ini tamparan keras bagi pihak penyelenggara?
Lebih parah lagi, Bimtek dewasa ini justru menimbulkan polemik. Publik dengan gamblang menyebutnya tidak lebih dari “proyek para pemangku kepentingan.” Uang desa dan dana publik yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalan, mendukung pertanian, atau memperkuat pelayanan masyarakat malah terkuras untuk kegiatan formalitas yang manfaatnya minim. Jika demikian, apa bedanya Bimtek dengan ladang bisnis terselubung?
Sudah saatnya pemerintah berhenti membohongi diri sendiri. Jika benar-benar dianggap penting, Bimtek harus dievaluasi total. Penyelenggaraan sebaiknya dilakukan di dalam daerah, bukan di luar provinsi dengan biaya jumbo. Selain menekan cost, hal itu juga memberi manfaat ganda: menggerakkan ekonomi lokal melalui hotel, transportasi, hingga UMKM.
Tetapi jika Bimtek hanya sekadar menjadi agenda rutin untuk menghabiskan anggaran, lebih baik dihentikan. Desa tidak butuh program yang hanya menguntungkan segelintir orang di atas penderitaan rakyat kecil. Desa butuh solusi konkret, bukan seminar yang berakhir dengan sertifikat kosong.
Cukuplah desa dijadikan sapi perah oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan lewat dalih peningkatan kapasitas. Jika Bimtek tak mampu membuktikan manfaatnya, hentikan segera. Jangan biarkan nama “pemberdayaan desa” dicemari oleh praktik bancakan terselubung yang justru melukai kepercayaan masyarakat. Desa membutuhkan kerja nyata, bukan proyek semu yang hanya menguntungkan segelintir orang di kursi empuk.
