TribuneIndonesia.com I Medan-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) bersama sejumlah perwakilan fakultas menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin (15/6/2026). mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
aksi tersebut berlangsung dengan membawa sembilan tuntutan strategis yang mencakup persoalan ekonomi, pendidikan, tata kelola anggaran, pelayanan publik, kebijakan pangan, hingga penegakan hukum. mahasiswa meminta DPRD Sumut meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut.
ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa mempertanyakan ketidakhadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, yang mereka harapkan dapat menerima langsung aspirasi. situasi memanas saat sebagian massa berupaya mendekati gerbang kantor dewan yang dijaga aparat kepolisian.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak yang berada di lokasi sempat menyampaikan pesan dari pihak DPRD Sumut kepada mahasiswa. namun, penyampaian tersebut belum diterima massa karena mereka meminta agar pimpinan DPRD hadir secara langsung untuk mendengarkan tuntutan mereka.
Setelah menunggu beberapa waktu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus akhirnya hadir didampingi Ketua Komisi D DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak.
Dialog antara pimpinan DPRD dan mahasiswa berlangsung di halaman gedung dewan. Kedua pihak duduk bersama di atas aspal untuk membahas berbagai persoalan nasional yang menjadi perhatian mahasiswa.
dalam penyampaiannya, mahasiswa menyoroti lemahnya respons wakil rakyat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menimbulkan keresahan. mereka mempertanyakan sikap anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga DPR RI dalam menyuarakan aspirasi publik.
adapun sembilan tuntutan yang disampaikan BEM USU meliputi desakan agar pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Mahasiswa juga meminta adanya efisiensi dan keterbukaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan memastikan anggaran diarahkan pada program yang menjadi prioritas masyarakat.
Selain itu, mereka menolak segala bentuk konsep dwifungsi Polri dan meminta peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam institusi kepolisian.
tuntutan lainnya berkaitan dengan evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan sebagai prioritas nasional, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat adat, serta pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal, melakukan evaluasi pelayanan publik sektor kelistrikan dan air bersih, serta menagih realisasi janji pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan.
menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan meneruskannya kepada DPR RI melalui jalur resmi.
dengan ini kami selaku pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima aspirasi dari BEM USU dan berbagai fakultas lainnya. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai tuntutan yang telah disampaikan,” ujar Erni.
Aksi mahasiswa tersebut menjadi ruang dialog antara kelompok mahasiswa dan lembaga legislatif daerah dalam membahas sejumlah isu nasional yang tengah menjadi perhatian publik (Ilham Gondrong)
