RAJA AMPAT – TribuneIndonesia.com — Gelombang aksi bom ikan kembali menjadi sorotan di perairan Raja Ampat. Dari Batanta hingga Misool, termasuk kawasan Waigeo Barat kepualauan, dan Kofiau, masyarakat mengaku masih mendengar aktivitas ledakan yang diduga berasal dari praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat adat mengenai efektivitas pengawasan dan patroli laut di wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
Pertanyaan itu disampaikan Wakil Ketua PADRA Raja Ampat, Yoris Sauyai, yang mengaku mewakili aspirasi masyarakat adat dari 117 kampung.
“Di tengah krisis ekologis ini, satu pertanyaan besar muncul dari masyarakat adat: di mana patroli laut dari KODAERAL XIV Sorong?” ujar Yoris.
Menurut Yoris, masyarakat mempertanyakan sejauh mana kehadiran unsur TNI AL dalam pengawasan laut Raja Ampat, khususnya terhadap praktik destructive fishing seperti penggunaan bom ikan.
Ia menilai, dalam beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini, penindakan terhadap dugaan bom ikan lebih sering terlihat dilakukan oleh unsur kepolisian perairan.
“Penindakan terhadap bom ikan akhir-akhir ini lebih banyak terlihat dilakukan oleh rekan-rekan Polairud,” katanya.
Dulu Lanal Aktif, Kini KODAERAL Dipertanyakan
Yoris kemudian membandingkan situasi saat TNI AL di Raja Ampat masih berada pada struktur pangkalan dengan kondisi sekarang.
Menurut dia, masyarakat masih mengingat ketika unsur Lanal dinilai lebih sering melakukan patroli dan penindakan terhadap aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.
“Dulu saat masih setingkat Lanal, peran TNI AL sangat dominan dan aktif dalam memberantas aksi bom ikan di laut Raja Ampat.
Hampir setiap bulan ada patroli dan penangkapan,” ujarnya.
Karena itu, Yoris mempertanyakan apakah peningkatan kapasitas organisasi dan dukungan peralatan TNI AL saat ini telah diikuti dengan peningkatan kehadiran patroli di perairan Raja Ampat.
“Sekarang organisasinya berkembang lebih besar. Masyarakat tentu berharap kemampuan pengawasan di lapangan juga semakin kuat,” katanya.
Pertanyaan tersebut, menurut Yoris, bukan ditujukan untuk menyudutkan institusi TNI AL. Sebaliknya, masyarakat adat justru berharap kehadiran TNI AL semakin kuat dalam menjaga laut Raja Ampat.
Raja Ampat Punya Kekayaan Karang Dunia
Kekhawatiran masyarakat memiliki konteks ekologis yang besar.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mencatat perairan Raja Ampat memiliki lebih dari 540 jenis karang keras, atau sekitar 75 persen dari total jenis karang dunia berdasarkan berbagai penelitian yang menjadi rujukan pemerintah daerah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyebut Raja Ampat sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia, dengan lebih dari 75 persen spesies karang dunia dan lebih dari 550 spesies karang keras.
Dengan kekayaan tersebut, praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak menjadi persoalan serius karena dapat menyebabkan kerusakan fisik terhadap ekosistem terumbu karang.
Yoris menilai kerusakan tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengancam ruang hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan dari sumber daya laut.
“Kami Masih Bangga dengan TNI AL”
Meski menyampaikan kritik, Yoris menegaskan masyarakat adat tetap menaruh harapan besar kepada TNI AL.
“Masyarakat 117 kampung di Raja Ampat sampai saat ini masih sangat bangga dengan TNI AL. TNI AL adalah kebanggaan kami.
Namun jangan sampai membuat kami merasa sendirian menjaga laut,” ungkapnya.
Ia mengatakan masyarakat justru ingin melihat patroli laut TNI AL kembali lebih rutin di kawasan-kawasan yang dinilai rawan.
“Dulu Lanal yang lebih kecil saja bisa aktif. Sekarang dengan organisasi yang lebih besar dan dukungan alutsista, kami yakin pasti bisa lebih. Kami rindu patroli rutin TNI AL lagi,” katanya.
Tiga Tuntutan Masyarakat
Atas kondisi tersebut, Yoris menyampaikan sejumlah harapan kepada Pangkoarmada III dan Dankodaeral XIV Sorong, Laksamana Muda TNI Djatmoko, S.T., M.M., CHRMP.
Pertama, masyarakat meminta patroli gabungan secara rutin yang melibatkan KODAERAL XIV, Polairud, serta unsur pengelola kawasan konservasi di titik-titik yang dianggap rawan.
“Patroli gabungan rutin perlu dilakukan di Selat Dampier, perairan Fam, Batanta dan Misool,” ujarnya.
Kedua, masyarakat meminta penguatan sistem pemantauan dan deteksi dini di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau patroli.
Ketiga, Yoris meminta keberadaan unsur Posal di Raja Ampat diperkuat kembali sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada patroli dari luar wilayah.
Menurutnya, luas wilayah perairan Raja Ampat membuat pengawasan membutuhkan pola yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Raja Ampat bukan hanya milik masyarakat Raja Ampat. Ini merupakan kawasan dengan kekayaan laut yang bernilai penting bagi dunia,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap TNI AL, Polri, pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, masyarakat adat, nelayan dan kelompok masyarakat lainnya dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi destructive fishing.
“Kalau semua bergerak bersama, masyarakat 117 kampung siap ikut menjaga laut Raja Ampat,” pungkas Yoris.
