Denpasar – Ancaman kemacetan panjang menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 menjadi perhatian Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali. Mengantisipasi potensi kemacetan horor, IWO Bali mendorong Komisi III DPRD Bali agar mengambil langkah strategis dengan mendesak pemerintah pusat segera memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan dan jalur transportasi menuju Gilimanuk.
Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi bulanan #NgopiSantuy yang menghadirkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Nyoman Suyasa, ST., sebagai narasumber. Diskusi berlangsung di sebuah warung kopi di Denpasar, Jumat (30/10/2026), dengan mengangkat tema perkembangan pariwisata dan infrastruktur Bali.
IWO Bali menilai, kesiapan infrastruktur transportasi menjadi persoalan penting yang harus diantisipasi sejak dini. Terlebih, Bali berpotensi menghadapi lonjakan mobilitas kendaraan dan wisatawan pada libur akhir tahun, termasuk arus kendaraan yang keluar-masuk Pulau Dewata melalui Pelabuhan Gilimanuk.
Jalur Gilimanuk merupakan salah satu akses utama transportasi darat yang menghubungkan Bali dengan Pulau Jawa. Karena itu, kondisi jalan, kapasitas jalur, serta kelancaran distribusi kendaraan perlu mendapat perhatian serius agar tidak memicu antrean panjang yang berimbas pada aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata.
Dalam diskusi tersebut, Nyoman Suyasa mengakui bahwa pertumbuhan pariwisata Bali harus diimbangi kesiapan infrastruktur. Ia menyebutkan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai sekitar 7,05 juta orang. Pada 2026, angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 7,1 juta hingga 7,2 juta wisatawan.
Jika digabungkan dengan wisatawan domestik, total kunjungan diperkirakan mencapai sekitar 16 juta orang per tahun.
Menurutnya, peningkatan mobilitas tersebut tidak cukup diatasi hanya dengan pembangunan atau pelebaran jalan. Pengendalian tata ruang, pengelolaan kawasan, hingga perlindungan sumber mata air juga harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Bali.
“Kalau berbicara perkembangan pariwisata Bali dihubungkan dengan infrastruktur, kita tidak bisa hanya berbicara pembangunan jalan atau penambahan kapasitas jalan. Ada hal yang lebih penting, yaitu pengendalian tata ruang, pengendalian kawasan, serta pengelolaan sumber mata air,” ungkap Suyasa.
Selain persoalan jalur Gilimanuk, kemacetan di kawasan Bali Selatan juga menjadi perhatian. Pertumbuhan jumlah wisatawan dan aktivitas masyarakat dinilai tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia.
Sejumlah alternatif penanganan kemacetan turut dibahas, mulai dari pengembangan transportasi massal, rencana pembangunan jalur tram, pelebaran jalan, hingga pengaturan ulang jalur distribusi kendaraan logistik.
Khusus menghadapi Nataru 2027, koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Dinas Perhubungan, dinilai perlu diperkuat. Pengaturan arus kendaraan dan kemungkinan pengalihan jalur logistik juga menjadi salah satu opsi untuk mengurangi beban lalu lintas di kawasan padat wisata.
Ketua IWO Provinsi Bali, Tri Widiyanti, mengatakan #NgopiSantuy merupakan agenda diskusi rutin bulanan yang dirancang sebagai ruang komunikasi terbuka antara insan pers, pemerintah, dan para pemangku kepentingan.
Melalui forum tersebut, IWO Bali ingin menghadirkan pembahasan kritis terhadap persoalan aktual, termasuk kebijakan pembangunan dan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
IWO Bali berharap Komisi III DPRD Bali dapat mengawal persoalan infrastruktur tersebut melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait penanganan jalur Gilimanuk. Langkah antisipatif diperlukan agar persoalan akses transportasi tidak kembali menjadi pemicu kemacetan parah saat puncak libur Nataru 2027.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua PD IWO Kota Denpasar beserta jajaran, Ketua PD IWO Kabupaten Badung beserta jajaran, serta pengurus dan anggota IWO Provinsi Bali.
Melalui #NgopiSantuy, IWO Bali menegaskan komitmennya menjadikan pers sebagai ruang penyampai aspirasi sekaligus pengawal kebijakan publik, terutama menyangkut kesiapan infrastruktur dan kepentingan masyarakat Bali(red)
