Bangunlah Transportasi Umum yang Memadai, Bukan Memaksa Rakyat Mengganti Kendaraan

- Editor

Jumat, 14 Agustus 2026 - 07:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi/Tribuneindonesia.com

Alih-alih sibuk memaksa rakyat beralih ke kendaraan listrik, seharusnya pemerintah lebih dulu membangun infrastruktur transportasi massal yang layak, nyaman, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Seperti yang terlihat di Belanda, di Singapura, maupun di Amerika Serikat — transportasi publik terakomodasi dengan rapi, membawa warga langsung ke titik-titik sentral. Rakyat pun dengan senang hati memilih menggunakan transportasi umum karena memang nyaman, tepat waktu, dan menjangkau ke mana saja. Jumat
14 Agustus 2026

Bukan di Jakarta saja, bukan di Pulau Jawa semata. Harus sampai ke ujung-ujung pulau, ke seluruh Nusantara. Jika transportasi umum sudah memadai, rakyat akan dengan sendirinya beralih. Beban pasokan bahan bakar pun berkurang, jumlah kendaraan pribadi menurun, termasuk mobil-mobil dinas pejabat yang begitu banyak dan mewah. Pilihan tetap berada di tangan rakyat — bukan dipaksakan dari atas.

Baca Juga:  Mencari Kambing Hitam di Tengah Kegalauan: Catatan Kritis atas Mutasi Pejabat di Bener Meriah

Pengamat publik Rocky Gerung menegaskan: “Pemerintah seharusnya membangun kemudahan transportasi, bukan memaksa rakyat menyesuaikan diri dengan kebijakan yang belum siap.” Jika rakyat masih terpaksa menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum buruk, maka memaksa mereka beralih ke kendaraan listrik tanpa prasarana yang siap hanyalah beban tambahan bagi rakyat. “Bangun dulu jalannya, bangun dulu aksesnya, baru rakyat memilih,” demikian pandangan beliau.

Membangun transportasi massal yang merata adalah solusi sesungguhnya. Mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar, mengurangi kemacetan, dan mengurangi beban rakyat. Bukan memaksa rakyat membeli kendaraan yang belum bisa diproduksi sendiri di negeri ini. Biarkan rakyat memilih apa yang terbaik bagi dirinya, sementara pemerintah menyediakan prasarana yang memadai. Itulah tugas pemimpin sejati — memudahkan rakyat, bukan mempersulit dan memaksakan kehendak.

Berita Terkait

Kasatpol PP Raja Ampat Akhirnya Buka Suara, Minta Maaf ke Wartawan dan Pilih Jalan Damai
“22 Tahun DPD RI, Hartono Tancapkan Komitmen: Suara Papua Tak Boleh Padam dari Jakarta
“Kasatpol PP Raja Ampat Dilaporkan ke Polda, Wartawan Serahkan Bukti Dugaan Ancaman”
BREAKING NEWS! APBD Perubahan Raja Ampat Disahkan, Mansur Shadan: Setiap Rupiah Harus Berdampak ke Rakyat
Dibantah Kepala Satpol PP, Endi Tetap Bawa Dugaan Ancaman Wartawan ke Polda PBD”.
Demi Keselamatan Raja Ampat, Kepala BPBD Ingatkan Warga Hentikan Pembakaran Lahan
BREAKING NEWS: Lonobi Membara, Tim Gabungan Berjibaku di Tebing Terjal
Rp1,27 Triliun di APBD Perubahan 2026, Wabup Raja Ampat Ajak Semua Pihak Kawal Pembangunan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 09:23

Saudagar Aceh Roadshow ke Langsa, Pengurus Baru Dorong Penguatan Jaringan Pengusaha dan Ekonomi Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 15:41

BREAKING NEWS! APBD Perubahan Raja Ampat Disahkan, Mansur Shadan: Setiap Rupiah Harus Berdampak ke Rakyat

Selasa, 29 September 2026 - 13:57

Dibantah Kepala Satpol PP, Endi Tetap Bawa Dugaan Ancaman Wartawan ke Polda PBD”.

Senin, 28 September 2026 - 16:33

Demi Keselamatan Raja Ampat, Kepala BPBD Ingatkan Warga Hentikan Pembakaran Lahan

Minggu, 27 September 2026 - 18:38

Puluhan Titik Api Kepung Waisai, Empat Pulau Besar Raja Ampat Mulai Terancam Kebakaran

Minggu, 27 September 2026 - 01:29

Panggil BKPSDM Soal IPDN Dipertanyakan, Warga: Jangan Salah Sasaran!

Sabtu, 26 September 2026 - 16:34

Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan APBD Perubahan 2026 Harus Tepat Sasaran

Jumat, 25 September 2026 - 06:22

21,6 Ton Beras Digelontorkan ke Waisai, 720 Warga Masuk Daftar Penerima

Berita Terbaru