Bireuen | Tribuneindonesia.com
Chaidir salah seorang warga Bireuen mengkritisi tanggapan salah seorang anggota DPRK Bireuen terkait layanan RSUD dr Fauziah Bireuen bahkan meminta PJ Bupati untuk mencopot direktur Rumah Sakit tersebut.
Seharusnya beliau selaku anggota Legislatif adalah mitra pemerintah dan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-undang 17/2014, bahwa mereka memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, “kata Chaidir yang juga mantan penyiar salah satu radio swasta di Bireuen tersebut, Sabtu (1/2/2025).
Nah, dalam menjalankan pengawasan sebagai anggota legislasi beliau tidak serta merta menerima sebuah laporan masyarakat dan kemudian menjustik laporan tersebut sebuah kesalahan sepihak tanpa ada melakukan kroscek dan mencari tahu sebab musabab dari sebuah permasalahan tersebut.
“Seharusnya dengan adanya laporan masyarakat beliau turun dan melihat permasalahan apa yang terjadi sehingga berdampak tidak baik terhadap layanan Rumah Sakit, bukan menjustik dan meminta Pj Bupati untuk mengantikan Direktur RSUD dr Fauziah, seolah-olah ada pesan titipan dibalik itu,” ujar Chaidir yang akrab di panggil Capung tersebut.
Untuk diketahui bahwa, sudah berulang-ulang kali media memberitakan terkait over kapasitas Rumah Sakit dr Fauziah Bireuen yang berdampak layanan terhadap pasien yang berobat ke RSUD dr Fauziah Bireuen. Karena rumah sakit dr Fauziah Bireuen sampai hari ini bukan saja melayani pasien dari kabupaten Bireuen saja, melainkan dari kabupaten tetangga seperti Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Lhokesumawe, Aceh Utara bahkan ada yang berasal dari kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Timur.
Foto : Chaidir, SE salah seorang warga Bireuen yang saat ini menjabat sebagai ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) provinsi Aceh dan owner beberapa media online (doc/pribadi)
Bahkan kita pernah mendapat informasi dari direktur RSUD dr Fauziah bahwa untuk kebutuhan tempat tidur saja saat ini, RSUD dr Fauziah membutuhkan sekitar 600 tempat tidur agar semua pasien rujukan dapat terlayani dengan baik.
Sebagai seorang anggota legislasi, itu yang harus dipecahkan bukan membesarkan sebuah permasalahan yang padahal kasus permasalahan sudah di ketahui dan ini sudah menjadi rahasia umum di kabupaten Bireuen,”tegasnya.
Terkait hal tersebut, apa Solusi yang harus diselesaikan bukan malah sebagai seorang pejabat publik membesarkan sebuah permasalahan. Sebagai contoh, bagaimana nasib Rumah Sakit Regional Bireuen yang di wacanakan untuk menyelesaikan over kapasitasnya pasien di Rumah Sakit Bireuen. Kami selaku warga berharap peran serta antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik untuk Pembangunan dan kemajuan Bireuen, dan terlalu naif mencari permasalahan yang membuat warga Bireuen sendiri menjadi gerah.
Jadi stop lah perang opini yang tidak membangun, masyarakat sendiri butuh pemimpin yang bersifat rasional apalagi ini masa transisi politik menunggu pelantikan Bupati definitif hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024,”pungkas Chaidir .(075)
