TribuneIndonesia.com
PRABOWO SUBIANTO bukanlah sosok asing dalam dunia militer maupun strategi perang. Sebagai purnawirawan jenderal dan kini Presiden Republik Indonesia, kapasitasnya diakui hingga mancanegara. Terbaru, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menunjukkan buku “Kepemimpinan Militer” karya Prabowo yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Pengakuan ini menegaskan reputasi Prabowo sebagai pemimpin dengan wawasan militer kelas dunia.
Dalam ilmu perang, mengenal musuh adalah hal utama. Informasi tentang lawan menjadi kunci dalam menentukan langkah. Bagi Prabowo, prinsip ini bukan sekadar teori, melainkan refleks yang sudah terasah. Sejak awal pemerintahannya, ia menerapkan kemampuan mengenali lawan politik dan pihak-pihak yang mencoba mengguncang stabilitas nasional.
Contoh nyata terlihat ketika aksi “Indonesia Gelap” berlangsung. Demonstrasi yang sempat ricuh itu dibiarkan berjalan tanpa intervensi represif. Aparat hanya melokalisir agar tidak meluas. Akhirnya, aksi tersebut berakhir tanpa hasil. Prabowo memahami bahwa kekuatan di balik demo itu hanya sebatas “baterai sisa 24 persen” lemah, terbatas, dan cepat padam.
Demikian pula ketika muncul isu rencana demonstrasi mahasiswa terkait dugaan kriminalisasi terhadap Thomas Lembong. Beberapa hari sebelum rencana aksi, Prabowo memberikan abolisi. Akibatnya, isu kehilangan relevansi dan rencana aksi pun batal. Dua peristiwa ini menunjukkan bagaimana ia mampu membaca arah gerakan lawan, sekaligus mengantisipasi dengan langkah tepat.
Prabowo adalah sosok dengan DNA Kopassus pasukan elit yang bekerja dengan prinsip “senyap dan cepat”. Filosofi ini kini diterapkan dalam pemerintahan, khususnya dalam pemberantasan korupsi, pemberangusan mafia, penutupan kebocoran anggaran, hingga penyitaan aset negara. Semua langkah ini dilakukan sejak tahun pertama kepemimpinannya, dan ditargetkan tuntas dalam dua tahun.
Lalu, mengapa ada isu bahwa kekuasaan Prabowo hanya “dua tahun”? Sesungguhnya bukan Prabowo yang dibatasi, melainkan energi para koruptor kakap dan mafia yang diprediksi hanya mampu bertahan selama itu. Mereka adalah oligarki, taipan, oknum birokrat, bahkan politisi yang merasa terancam. Dua tahun adalah batas perlawanan mereka, bukan batas kekuasaan Presiden.
Isu keterlibatan Jokowi dalam perlawanan itu pun dinilai tidak berdasar. Nama Jokowi hanya dijadikan alibi oleh kelompok mafia untuk menyamarkan kepentingannya. Faktanya, hubungan Jokowi dan Prabowo tetap harmonis. Jokowi sadar, arah masa depan anak-anaknya kini juga dipengaruhi tangan Prabowo.
Karena itu, narasi “dua tahun” sejatinya bukan tentang melengserkan Prabowo, melainkan tentang tamatnya riwayat para koruptor besar di negeri ini. Sebagai purnawirawan TNI, saya melihat tegak lurusnya Prabowo dalam menjaga NKRI adalah kenyataan, bukan sekadar jargon. Dua tahun ke depan akan menjadi masa penentuan: apakah bangsa ini benar-benar bersih dari mafia dan koruptor, atau kembali dikuasai oleh mereka yang bersembunyi di balik isu politik.
Oleh: Purn TNI Zulsyafri
