PANDEGLANG|TribuneIndonesia.com
Proyek pembangunan cor beton di Kampung Cigabig, Desa Ciseureuhen, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, dengan volume 200 meter x 3 meter x 0,15 meter kini menjadi sorotan tajam. Proyek bernilai ratusan juta rupiah itu diduga dikerjakan asal jadi, upah pekerja tidak jelas, dan kuat indikasi terjadi praktik penyelewengan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Seorang pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui berapa upah yang akan diterimanya.
“Kalau terkait upah, kami tidak tahu berapa-berapanya, coba tanya ke pak RW,” ujarnya.
Namun keterangan RW pun tidak menjawab persoalan.
“Kalau masalah upah, pokoknya ada, pak,” katanya singkat.
Kepala Desa Ciseureuhen, Hasan, justru melempar tanggung jawab dengan menyebut proyek tersebut diborongkan.
“Pekerjaan itu diborongkan, kalau mau jelas silakan tanya ke Dede. Saya mah hanya mantau, takut bangunan tidak sesuai spek,” ungkapnya.
Ironisnya, pernyataan itu dibantah keras oleh Dede alias Saprudin, Kaur Perencanaan sekaligus Operator Desa.
“Saya hanya merencanakan, kalau soal pembangunan cor beton itu saya tidak pernah dilibatkan. Itu mah pak kades,” apa lagi upah para pekerja tegasnya.
Berdasarkan hitungan teknis, proyek cor beton dengan volume 200 m x 3 m x 0,15 m = 90 m³ diperkirakan membutuhkan anggaran material dan tenaga kerja sekitar Rp 181 juta. Namun, kualitas di lapangan diduga jauh dari standar dan upah pekerja pun tidak jelas. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik penggelembungan anggaran maupun penyelewengan dana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara puluhan juta rupiah.
Kontradiksi pernyataan antara kepala desa, perangkat desa, dan pekerja di lapangan memperlihatkan adanya manajemen proyek yang amburadul, bahkan diduga disengaja untuk menutupi aliran dana sebenarnya.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Inspektorat, Kejaksaan hingga Tipikor Polres Pandeglang untuk segera turun tangan. Jika benar ditemukan penyimpangan, maka proyek ini patut diduga masuk dalam kategori korupsi berjamaah dengan modus klasik: pekerjaan asal jadi, upah buruh tidak jelas, dan anggaran negara dijadikan bancakan.”(Somantri)
