PANDEGLANG|TribuneIndonesia.com
Dunia pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang kembali tercoreng. Seorang warga Kecamatan Patia mengaku mendapatkan perlakuan arogan dari oknum petugas Puskesmas Patia saat mendampingi istrinya berobat pada Selasa (21/10/2025).
Ironisnya, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Patia belum memberikan keterangan resmi dan memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan.
Kejadian tidak menyenangkan itu dialami oleh Sabda, warga Kecamatan Patia, saat mendampingi istrinya, SY, berobat ke puskesmas setempat. Menurut keterangan Sabda, istrinya mendaftarkan dua anak mereka untuk berobat menggunakan Kartu Keluarga dan BPJS Kesehatan, namun justru diminta membayar biaya pelayanan sebesar Rp 24.000 oleh petugas pendaftaran dengan alasan kartu BPJS tidak aktif.
“Padahal kami selalu pakai BPJS dan tidak pernah diminta bayar. Begitu saya cek ke BPJS Care Center 165, statusnya masih aktif. Tapi saat istri saya menanyakan ulang ke bagian BPJS di Puskesmas, malah dimarahi di depan umum,” ungkap Sabda dengan nada kecewa.
Sabda menyebut, petugas yang bersikap kasar tersebut berinisial MRA, yang diketahui merupakan seorang bidan di Puskesmas Patia.
“Istri saya hanya menanyakan baik-baik, tapi malah dibentak. Ini bukan persoalan uang Rp 24 ribu, tapi persoalan sikap dan etika pelayanan. Petugas seharusnya melayani, bukan memarahi,” tegasnya.
Ia berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang segera turun tangan dan memberikan pembinaan terhadap oknum tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kalau dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bisa rusak,” tambahnya.
Kasus dugaan arogansi petugas Puskesmas Patia ini mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) yang di dalamnya tergabung Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang, serta Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API).
Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Reaynold Kurniawan, mengecam keras tindakan tersebut.
“Tindakan arogan di fasilitas publik tidak bisa ditolerir. Kami mendesak agar oknum tersebut diproses secara administratif bahkan dicopot dari jabatannya, demi menjaga marwah pelayanan publik,” tegas Reaynold.
Senada dengan itu, Andi Irawan, aktivis Bara Api, menilai diamnya Kepala Puskesmas Patia justru menambah kecurigaan publik.
“Kalau tidak benar, seharusnya beliau berani memberikan klarifikasi. Tapi kalau diam, bisa dianggap membiarkan. Kami minta Dinkes segera ambil langkah tegas,” ujar Andi.
Sementara Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, menilai kasus ini mencoreng citra tenaga kesehatan di mata masyarakat.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Seharusnya petugas kesehatan jadi contoh dalam melayani masyarakat, bukan malah menunjukkan arogansi. Kami akan kawal persoalan ini sampai tuntas,” tegas Jaka.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Patia belum memberikan hak jawab maupun klarifikasi resminya. Publik kini menunggu langkah nyata dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang untuk menindak tegas dugaan pelanggaran etika pelayanan publik tersebut.”(Tim/red)
