Jakarta – Krisis listrik yang melanda tanah air, khususnya di Sumatera dan Pulau Jawa saat ini, ternyata tidak hanya sebatas stok batubara yang semakin menipis. Namun lebih parah dari itu, semua terjadi akibat Dirut PLN Darmawan Prasodjo alias Darmo yang tak berbuat apa-apa selama 5 tahun masa kepemimpinannya.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pihaknya, selama dikendalikan Darmawan Prasodjo, tidak ada satupun pembangkit baru yang dibangun untuk memperjuangkan sistem elektrifikasi.
“Silahkan cek, di era Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, ada tidak pembangkit baru yang masuk?. Tidak sekalipun ada keputusan dari dia untuk memulai pembangunan pembangkit baru,” tegas Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6/2026)..
Artinya, kata Yudhistira, selain stok batubara yang minim, krisis listrik ini juga disebabkan defisit kapasitas pembangkit lama yang selama ini menjadi andalan. Selain itu, defisit ini juga terjadi terkait masalah tata kelola misalkan kinerja dan waktu pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron waktunya sehingga ada masa defisit.
Yudhis juga menyesalkan pihak Komunikasi PLN Pusat yang terkesan mencari kambing hitam dalam menutupi krisis listrik di Pulau Jawa, dengan menyebutkan gangguan di PLTGU Jawa 1.
“Padahal jelas ini murni tanggung jawab Dirut PLN. Apalagi Dirut PLN selama ini hanya mencari solusi jangka pendek dengan pembangkit sewa yang biaya operasionalnya mahal apalagi di tengah harga minyak dunia yang melambung yang pada akhirnya akan menggerus devisa negara melalui subsidi energi ke PLN untuk pembelian minyak,” urainya.
“Darmawan Prasodjo itu, terkait omongan dia dimana-mana kalau PLN itu mendukung transisi energi, ya cuma ngomong doang. Tapi eksekusinya nol besar,” cetusnya.
Lebih jauh Yudhistira mengatakan bahwa keputusan investasi PLN maupun IPP, selama masa kepemimpinan Darmo tidak terealisasi sehingga menuai kondisi sekarang, adanya defisit pada sistem.
“Karena secara natural, di Jawa inikan jumlah pelanggannya terus bertambah seiring dengan positifnya pertumbuhan ekonomi di masa presiden prabowo sebesar 5 koma sekian persen. Tapi jika Dirut PLN lambat melakukan keputusan investasi, maka dapat dikatakan Dirut PLN sedang melakukan sabotase terhadap pemerintahan Prabowo dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” pungkasnya.
PLN Lakukan Strategi Komunikasi Pembohongan Publik
Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang dinilainya tidak transparan dalam menjelaskan kondisi kelistrikan kepada masyarakat.
Menurutnya, selama terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa, PLN lebih sering menggunakan istilah “gangguan” dan “pemeliharaan” tanpa memberikan penjelasan yang utuh mengenai akar persoalan yang terjadi.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan hanya berhenti pada dua kata, yakni gangguan dan pemeliharaan, sementara masyarakat harus menanggung dampak pemadaman berulang. Yang lebih disayangkan, hampir tidak pernah ada permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada pelanggan yang dirugikan,” ujar Yudhistira.
Ia menilai pola komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PLN.
Menurutnya, perusahaan negara seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi, termasuk menjelaskan kondisi pasokan, kapasitas pembangkit, hingga langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi.
“Kondisi ini tanggung jawab Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri. Jangan dia malah cuci tangan. Ketika listrik padam berulang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sedang terjadi gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
