JAKARTA/Tribuneindonesia.com
Polemik mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi perhatian publik. Ketua Umum DPN PERADI sekaligus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).
Gugatan tersebut diajukan oleh Advokat asal Jambi, Bayu Anugerah, S.H., M.H., melalui tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Irfan Maulana & Partners. Dalam perkara ini, Presiden Republik Indonesia turut dicantumkan sebagai tergugat karena dinilai memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat negara di lingkungan pemerintahan.
Menurut penggugat, gugatan ini berangkat dari adanya dugaan ketidaksesuaian antara jabatan yang diemban Otto Hasibuan sebagai pejabat negara dengan ketentuan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemimpinan organisasi advokat.
Penggugat merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai relevan dalam perkara tersebut. Pertama, Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 yang mengatur batas masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Kedua, Putusan MK Nomor 183/PUU-XXII/2024 yang menurut penggugat berkaitan dengan posisi pimpinan organisasi advokat yang diangkat menjadi pejabat negara.
Bayu Anugerah menyatakan bahwa gugatan yang diajukannya bukan ditujukan kepada individu semata, melainkan sebagai upaya untuk menguji konsistensi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari prinsip negara hukum.
“Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana seluruh pihak, baik pejabat negara maupun organisasi profesi, menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,” ujarnya.
Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta majelis hakim untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Selain itu, penggugat juga meminta adanya langkah-langkah hukum yang dianggap perlu guna memastikan terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif.
Sementara itu, perkara ini diperkirakan akan menarik perhatian kalangan hukum, akademisi, dan masyarakat luas karena menyentuh sejumlah isu penting, mulai dari independensi organisasi advokat, hubungan antara profesi hukum dan jabatan publik, hingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan.
Terlepas dari substansi gugatan yang diajukan, proses persidangan nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi ruang pengujian terhadap berbagai argumentasi hukum yang diajukan para pihak. Putusan pengadilan dalam perkara ini juga berpotensi menjadi rujukan penting dalam memperkuat budaya konstitusional dan penghormatan terhadap supremasi hukum di Indonesia.
