Deli Serdang | TribuneIndonesia.com
Nama Dedi Syahputra, SH, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Deli Serdang, tengah menjadi sorotan tajam. Hingga pertengahan tahun 2024, ia diduga belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2023 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketidakhadiran nama Dedi Syahputra dalam daftar pelaporan LHKPN itu dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan prinsip transparansi pejabat publik.
Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Aliansi Masyarakat Pemerhati Reformasi (AMPR), Anhar, saat diwawancarai wartawan pada Sabtu, 5 Juli 2025.
“Ada apa dengan kekayaan Dedi Syahputra? Mengapa seorang pejabat publik sekelas Sekretaris Fraksi DPRD terkesan menghindar dari kewajiban transparansi yang diatur oleh undang-undang?” tanya Anhar retoris.
Menurut Anhar, sikap seperti ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai semangat reformasi birokrasi yang tengah dibangun di seluruh lini pemerintahan.
Langgar UU dan Aturan KPK
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Kewajiban ini diperkuat oleh Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020, yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang tidak patuh.
Namun hingga Juli 2024, berdasarkan penelusuran Lembaga AMPR, nama Dedi Syahputra tidak tercantum dalam daftar pelapor LHKPN tahun 2023 yang diterbitkan oleh KPK.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Jika terbukti tidak melapor, ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum dan melecehkan integritas jabatan publik,” tegas Anhar.
Desak KPK dan Inspektorat Bertindak
Lembaga AMPR mendesak agar KPK dan Inspektorat segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan kelalaian ini, termasuk membuka kemungkinan investigasi menyeluruh terhadap kekayaan pribadi Dedi Syahputra.
“Jabatan publik adalah amanah rakyat. Tidak boleh disalahgunakan. Masyarakat berhak tahu harta pejabat publik yang berasal dari uang rakyat,” ujarnya.
Anhar juga menekankan bahwa pelaporan LHKPN bukan hanya kewajiban hukum, tetapi bentuk moralitas dan komitmen terhadap keterbukaan serta akuntabilitas.
Gerindra Diminta Tidak Tutup Mata
AMPR juga mendesak DPD Partai Gerindra Sumatera Utara maupun DPC Partai Gerindra Deli Serdang untuk memberikan klarifikasi resmi atas sikap kadernya.
“Jika partai membiarkan kadernya menghindar dari kewajiban LHKPN, maka ini berpotensi menurunkan citra partai di mata publik. Jangan biarkan satu dua oknum merusak nama besar partai,” tambah Anhar.
Hingga berita ini diturunkan, Dedi Syahputra belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait ketidakhadirannya dalam daftar pelaporan LHKPN tahun 2023.
TribuneIndonesia.co
