Dampingi Korban Jalani Pemeriksaan di Paminal Propam Polda Sumut, Serahkan Bukti Dugaan Intimidasi Oknum Polisi

- Editor

Senin, 27 Juli 2026 - 14:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TribuneIndonesia.com I Medan-Tim LSM Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK) mendampingi Adi Syahnyoto beserta istrinya memenuhi panggilan pemeriksaan di Unit Paminal Bidang Propam Polda Sumatera Utara sebagai pelapor dalam pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan pengusiran secara sepihak dari rumah yang mereka tempati.

dalam pemeriksaan tersebut, Adi Syahnyoto memberikan keterangan kepada penyidik mengenai kronologi peristiwa yang dialaminya bersama keluarga. Ia juga menyerahkan rekaman video yang disebut sebagai bukti dugaan tindakan pengusiran kepada penyidik Paminal Propam Polda Sumut untuk menjadi bahan pendalaman.

berdasarkan keterangan pelapor, peristiwa itu bermula pada Maret 2026 ketika Rudi Tampubolon, yang diduga merupakan anggota Polri, beberapa kali mendatangi rumah yang ditempati Adi Syahnyoto bersama keluarganya. Pelapor menyebut, dalam tiga kali kedatangan tersebut, terlapor meminta agar rumah segera dikosongkan dengan menyatakan bahwa rumah itu telah menjadi miliknya.

Pelapor juga menyampaikan bahwa tindakan tersebut diduga menimbulkan tekanan psikologis terhadap keluarganya. Bahkan, anak Adi Syahnyoto disebut mengalami syok dan jatuh sakit setelah menyaksikan peristiwa tersebut.

Baca Juga:  Rp1,27 Triliun di APBD Perubahan 2026, Wabup Raja Ampat Ajak Semua Pihak Kawal Pembangunan

Ketua Umum LSM GRPK, Abdul Hadi, menilai dugaan tindakan yang dilakukan oknum tersebut tidak mencerminkan sikap aparat penegak hukum yang mengayomi masyarakat. Menurutnya, apabila terbukti terjadi pelanggaran, tindakan yang bersifat intimidatif dan arogan harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Abdul Hadi meminta Unit Paminal Bidang Propam Polda Sumut melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan serta memberikan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran disiplin maupun kode etik. Ia menegaskan GRPK akan terus mengawal proses penanganan pengaduan tersebut hingga korban memperoleh kepastian hukum.

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum. Kami berharap proses pemeriksaan berjalan secara objektif sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang mencari keadilan,” ujar Abdul Hadi.(TribuneIndonesia.com)

Berita Terkait

Nelayan Meosmanggra Temukan Dugaan Bom Ikan di Waigeo Barat, Ketua HMNI Desak Aparat Bertindak
Setahun Kasus Kecelakaan Laut Tewaskan Dua Orang di Muna Tak Jelas, Kuasa Hukum Soroti Kinerja Penyidik Polres
Surat Pembatalan Tugas dr. Laura Belum Dijawab Bupati, Dokter Tetap Layani Pasien Anak
Surat Pembatalan Penugasan dr. Laura Belum Jelas, Pemkab Raja Ampat Belum Beri Kepastian
Polemik Penugasan dr. Laura Christanty: Antara Dasar Hukum dan Keberlanjutan Layanan RSUD Waisai
GEGER! Kasus Pemindahan dr. Laura Cristanty,S.p.A.,Jadi Sorotan Nasional, Ribuan Pengguna Instagram Bereaksi
Layani Klien Internasional dalam Tiga Bahasa Asing, PW Law Firm Medan Terpilih Menerima Asia Best Choice Award 2026
DPRK Raja Ampat dan TAPD Ikuti Bimtek APBD 2027, Ketua Taufik Sarasa Tekankan Pemahaman Regulasi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 03:03

Polsek Peusangan Intensifkan Patroli dan Sosialisasi Maklumat Kapolda Aceh Mencegah Karhutla

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 05:34

Brigjen TNI Kohir Raih Star Iconic Awards 2026 

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:36

Subuh Keliling di Masjid Ridha Jeumpa, Kapolres Bireuen Ajak Jamaah Sinergi Bersama Polisi Berantas Narkotika

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 02:02

Mencetak Generasi Holistik di Kota Santri, LATANSA Boarding School Bireuen Resmi Hadirkan Konsep Pendidikan Berbasis 5 Pilar Utama

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:59

Bireuen Darurat Judol & Narkoba: Kapolres AKBP Yulhendri Tabuh Genderang Perang!

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:29

PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Dukung Operasi Patuh Jaya 2026, Perkuat Sinergi Wujudkan Lalu Lintas Berkeselamatan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:27

PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Berkolaborasi dalam menangani Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas Bersama Stakeholders

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:25

Jasa Raharja Bersama Stakeholder Jakarta Timur Dorong Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terbaru

Sosial

Brigjen TNI Kohir Raih Star Iconic Awards 2026 

Sabtu, 31 Okt 2026 - 05:34