Bitung| Tribuneindonesia.com – Berbagai instansi pemerintah berkumpul di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada Kamis (23/7) untuk memperkuat penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs). Pertemuan lintas sektor ini fokus membahas keberadaan warga keturunan Filipina yang bermukim di wilayah Indonesia, Jumat (24/07/26).
Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Abdulah Tuje, S.Sos., M.H., hadir langsung mengawal pembahasan penting ini.
Kehadiran perwakilan Kemenag Bitung tersebut mempertegas komitmen kementerian dalam mendukung penyelesaian isu-isu kewarganegaraan dan sosial masyarakat pesisir.
Para peserta rapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk menyelaraskan persepsi antarinstansi. Langkah ini menjadi krusial agar seluruh lembaga memiliki pijakan yang sama dalam merespons keberadaan warga keturunan Filipina tersebut.
Selain menyamakan persepsi, forum ini mendorong penguatan kerja sama yang lebih solid di lapangan. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai tantangan kompleks terkait keberadaan PFDs.
Dalam ruang diskusi, para perwakilan instansi membedah sejumlah isu krusial yang tengah berkembang. Fokus pembahasan mencakup perbaikan data pendataan, kepastian status administrasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga keturunan tersebut.
Pemerintah dan seluruh instansi terkait menyepakati perlunya tindakan terpadu yang berlandaskan aturan hukum.
Melalui integrasi lintas sektor ini, negara hadir untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan berkepastian hukum. (kiti)
