Keterangan foto : Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), melakukan peninjauan pembangunan Jembatan Weh Porak, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Bener Meriah, Aceh, sebagai jalur penghubung Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Tengah, Minggu (12/4/2026). FOTO/FERIZAL HASAN
BENER MERIAH/Tribuneindonesia.com
Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Pusat dalam memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda Aceh pada November 2025 lalu.
Apresiasi tersebut disampaikan HRD saat meninjau dimulainya pembangunan jembatan rangka baja di lintas jalur alternatif Bireuen-Takengon, tepatnya di Desa Weh Porak, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Minggu (12/4/2026).
Jembatan tersebut menghubungkan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.
Dikatakan HRD, sebelumnya Bupati Bener Meriah dan Aceh Tengah, serta Wakil Ketua DPR Aceh Fraksi PKB, Salihin, selama ini terus-menerus mendorong dirinya agar memperjuangkan pembangunan infrastruktur ke Pemerintah Pusat.
“Alhamdulillah, permintaan Wakil Ketua DPR Aceh Fraksi PKB, Salihin, yang merupakan putra asli Bener Meriah, serta permintaan kedua bupati di lintas tengah tersebut, sudah disahuti Pemerintah Pusat. Berkat pengabdian dan kerja nyata mereka selama ini, keinginan masyarakat terpenuhi untuk pembangunan sejumlah infratruktur di daerah tersebut,” katanya.
Menurut HRD, respon cepat pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah kepemimpinan Dody Hanggodo, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Terima kasih kepada bapak Menteri PU yang begitu fokus membantu pemulihan pascabencana di Aceh. Saat ini, berbagai infrastruktur sudah mulai dikerjakan, terutama akses jalan yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat,” ujar HRD.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian serius terhadap Aceh.
“Hadirnya bapak Presiden Prabowo secara rutin ke Aceh menunjukkan konsistensi dan perhatian khusus dalam proses pemulihan. Ini menjadi semangat bagi kami di daerah,” sebutnya.
Pada kesempatan tersebut, HRD juga menjelaskan, pembangunan Jembatan Weh Porak memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan tengah Aceh.
Jembatan tersebut akan memperlancar distribusi logistik serta pengangkutan hasil pertanian dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menuju jalur lintas timur. Bahkan truk-truk kontainer nantinya harus bisa melintasi jalan lintas tengah Aceh untuk mengangkut hasil bumi ke lintas barat dan timur Aceh hingga ke Sumatera Utara dengan mudah.
“Tahun ini, Kementerian PU akan membangun jembatan permanen di Weh Porak, termasuk melakukan perbaikan geometrik jalan agar truk dari Takengon dapat melintas dengan lancar,” jelasnya.
Disebutkan, meski berstatus sebagai jalan daerah, pemerintah pusat tetap mengambil peran dalam pembangunan jembatan tersebut demi memperkuat konektivitas wilayah, sembari menunggu desain pembangunan Jembatan Enang-Enang yang merupakan jalan nasional.
“Jembatan Weh Porak akan dibangun dengan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter, dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter. Total anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp 80 Miliar. Saat ini, proses konstruksi telah dimulai dengan pengerjaan platform pondasi, dan ditargetkan rampung pada tahun ini,” katanya.
Sementara itu, untuk Jembatan Enang-Enang yang merupakan bagian dari jalan nasional, katanya, saat ini masih dalam tahap perencanaan desain dan dijadwalkan mulai dibangun pada periode 2027–2029.
Selain itu, pemerintah juga juga hadir menangani infrastruktur jalan daerah lainnya, termasuk pembangunan di kawasan Simpang Lancang. Proyek tersebut akan ditenderkan tahun ini dan ditargetkan mulai konstruksi pada 2027.
“Simpang Lancang akan dibangun menggunakan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter dengan jalan pendekat 10 meter, dengan nilai anggaran sekitar Rp 55 Miliar,” sebut Ruslan M Daud.
HRD berharap, seluruh proyek ini dapat selesai tepat waktu sehingga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh, khususnya di wilayah tengah. (*)
