TribuneIndonesia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal peluncurannya langsung menjadi sorotan publik. Program yang diklaim bertujuan memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia ini disebut sebagai investasi sumber daya manusia untuk masa depan.
Namun di sisi lain, tidak sedikit kalangan akademisi, pengamat ekonomi, hingga aktivis mahasiswa yang mempertanyakan efektivitas dan arah kebijakan tersebut.
Salah satu kritik datang dari pengamat ekonomi Prof. Ferry Latuhihin yang menilai program MBG perlu dikaji secara serius dari perspektif ekonomi pembangunan. Menurutnya, investasi negara seharusnya diarahkan pada sektor yang memberikan dampak jangka panjang yang jelas dan terukur.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru dan dosen sebagai bentuk investasi nyata bagi kemajuan bangsa.
Dalam pandangannya, program yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar namun tidak memiliki nilai tambah ekonomi yang jelas berpotensi menjadi beban fiskal di masa depan.
Kritik tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah program makan gratis benar-benar merupakan investasi strategis, atau justru hanya kebijakan populis yang menguras anggaran negara tanpa hasil yang signifikan?
Kritik yang lebih keras datang dari kalangan mahasiswa. Sejumlah aktivis mahasiswa, termasuk Presiden Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), bahkan menyebut program tersebut sebagai kebijakan yang menyimpang dari tujuan awalnya.
Mereka menilai, secara konseptual MBG memang dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun implementasinya di lapangan dinilai belum mencerminkan standar gizi yang layak.
Di berbagai daerah, laporan masyarakat menunjukkan menu yang disajikan dalam program tersebut masih jauh dari standar makanan bergizi seimbang. Kondisi ini menimbulkan skeptisisme publik karena tujuan besar program yakni memperbaiki kualitas gizi generasi muda dikhawatirkan tidak tercapai secara optimal.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah aspek tata kelola anggaran. Program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak membuka celah penyimpangan. Tanpa sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, program sosial yang bernilai triliunan rupiah berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki argumentasi kuat bahwa perbaikan gizi merupakan fondasi penting bagi pembangunan manusia. Negara-negara maju pun menjadikan program nutrisi anak sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Namun perbedaannya terletak pada kualitas pelaksanaan, pengawasan, serta ketepatan sasaran.
Karena itu, perdebatan mengenai program MBG seharusnya tidak berhenti pada dukungan atau penolakan semata. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang menjadi target utama program ini.
Jika memang bertujuan membangun generasi yang sehat dan cerdas, maka kualitas gizi, transparansi anggaran, serta efektivitas program harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu semua, program yang dimaksudkan sebagai investasi masa depan bisa saja berubah menjadi kebijakan mahal yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan bangsa.
Penulis : Redaksi
