Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Tenggara, Khairul Abdi, menegaskan bahwa MBG telah membuka ribuan peluang kerja baru dan menghidupkan roda usaha kecil di daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikannya saat bersilaturahmi bersama insan pers dan sejumlah LSM di Om Caffe, Kutacane, Selasa (17/02/2026). Dalam suasana diskusi yang hangat dan terbuka, ia memaparkan capaian sekaligus tantangan pelaksanaan program di lapangan.
Serap 3.000 Tenaga Kerja Lokal. Menurut Khairul Abdi, hingga saat ini program MBG di Aceh Tenggara telah menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja lokal. Angka ini dinilai signifikan bagi daerah dengan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor informal dan pertanian.
“Kurang lebih tiga ribu tenaga kerja kini terlibat dalam program MBG di Agara. Ini bukan angka kecil. Artinya, ribuan kepala keluarga ikut merasakan dampak ekonomi langsung dari program ini,” ujarnya.
Tenaga kerja tersebut tersebar di berbagai lini, mulai dari petani dan pemasok bahan pangan, juru masak, tim pengemasan, distribusi, hingga pengelola dapur dan administrasi. Rantai ekonomi yang tercipta pun dinilai cukup luas.
Tak hanya anak-anak sekolah yang menerima manfaat asupan gizi, pelaku UMKM, pedagang pasar, hingga pekerja harian juga ikut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi.
Dampak Berantai ke UMKM dan Petani. Khairul menilai, efek berganda (multiplier effect) dari MBG mulai terlihat. Permintaan bahan pangan seperti beras, sayur-mayur, telur, dan lauk-pauk meningkat. Hal ini berdampak pada perputaran uang di tingkat desa hingga kecamatan.
“Program ini bukan hanya memberi makan anak-anak kita, tetapi juga menggerakkan dapur-dapur ekonomi masyarakat. Petani kita terserap, pedagang kita hidup, tenaga kerja kita bekerja,” katanya.
Ia menambahkan, jika dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat, MBG bisa menjadi salah satu instrumen strategis penguatan ekonomi daerah berbasis kerakyatan.
Transparansi Anggaran Dibuka ke Publik. Dalam forum tersebut, Khairul Abdi juga secara terbuka memaparkan komposisi penggunaan anggaran per porsi makanan. Sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk bahan baku makanan, sementara Rp5.000 digunakan untuk gaji karyawan dan operasional tenaga kerja.
Ia menegaskan, transparansi anggaran menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik.
“Kita ingin semuanya jelas dan terbuka. Jangan sampai muncul asumsi negatif di tengah masyarakat. Program ini harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi justru menjadi bentuk komitmen agar MBG tidak hanya sukses secara program, tetapi juga bersih dalam tata kelola.
Ajak Media dan LSM Awasi Bersama. Khairul juga mengajak media dan LSM untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Ia tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya kekurangan di lapangan, terutama terkait standar kebersihan dapur dan kelayakan operasional.
“Kalau ada dapur yang kurang layak, mari kita evaluasi bersama. Jangan dibiarkan. Kita benahi. Program ini harus kita jaga agar tidak terhenti karena kelalaian,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan publik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperkuat program agar benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Momentum Perkuat Sinergi. Pertemuan di Om Caffe tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara penyelenggara program, insan pers, dan elemen masyarakat sipil. Diskusi yang berlangsung terbuka itu mencerminkan semangat kolaborasi dalam memastikan MBG berjalan optimal dan berkelanjutan.
Di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, MBG di Aceh Tenggara kini bukan hanya tentang sepiring makanan bergizi. Lebih dari itu, ia telah menjadi simbol harapan—bahwa sebuah program sosial, jika dikelola dengan baik dan diawasi bersama, mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari dapur hingga ke pasar.***
