Medan | Tribuneindonesia.com
Dunia politik Kota Medan kembali dihebohkan dengan insiden tak terduga yang terjadi di Gedung DPRD Kota Medan. Dua anggota dewan, David Roni Ganda Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan dan Dodi Robert Simangunsong dari Fraksi Partai Demokrat, terlibat adu fisik di toilet lantai 3 Gedung DPRD pada Selasa (18/3/2025). Perkelahian ini diduga dipicu oleh masalah sepele yang berlarut-larut, yakni cara pemanggilan nama salah satu staf di Komisi III DPRD Kota Medan.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa malam, Dodi Simangunsong menjelaskan bahwa konflik ini berawal dari kebiasaan David Roni yang kerap memanggil salah satu staf di Komisi III, Dodi Tambunan, dengan menyebut nama depan “Dodi” secara keras.
“Masalah ini sebenarnya sudah lama. Bukan soal pekerjaan di komisi, tapi lebih kepada cara dia memanggil staf kami. Setiap kali dia menyebut nama ‘Dodi’ dengan nada keras, saya merasa tersinggung karena seperti ditujukan kepada saya. Karena itu, saya pernah mengingatkan agar cukup menyebut marganya saja, ‘Tambunan’, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ungkap Dodi.
Namun, menurut Dodi, tegurannya itu tampaknya tidak diterima dengan baik oleh David Roni.
Ketegangan antara kedua anggota dewan tersebut akhirnya mencapai puncaknya saat keduanya bertemu di toilet lantai 3 Gedung DPRD Kota Medan.
“Di dalam toilet, saya kembali mengingatkan dia soal cara memanggil nama staf. Tapi bukannya menerima, dia justru marah dan langsung mendorong saya. Spontan, saya juga tersulut emosi,” tutur Dodi.
Situasi semakin memanas hingga nyaris terjadi bentrokan serius. Namun, sebelum insiden itu berkembang lebih jauh, beberapa petugas keamanan DPRD langsung turun tangan untuk melerai pertikaian.
“Saat kejadian, sekuriti langsung datang dan memegang saya, sementara dia (David) tidak ada yang menahan. Itu yang sempat membuat saya kesal. Untung saja saya bisa menahan diri dan tidak sampai terkena tendangan,” tambahnya.
Dodi mengaku masih mempertimbangkan langkah selanjutnya terkait insiden ini, termasuk kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Untuk melaporkan ke polisi atau tidak, saya masih menunggu perkembangan. Saya akan mengikuti arahan dari DPRD Kota Medan, jadi kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, David Roni Ganda Sinaga belum memberikan tanggapan resmi terkait kejadian tersebut.
Insiden ini pun segera mendapat perhatian dari Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Medan. Ketua BKD, Lailatul Badri, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai perkelahian tersebut dan akan segera mengambil langkah untuk menyelidiki kasus ini.
“Saya baru mendapat laporan terkait kejadian ini karena saat itu sedang dalam Panitia Khusus (Pansus). Namun, kami pasti akan segera memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui kronologi yang sebenarnya. Kemungkinan pemanggilan akan dilakukan pekan depan,” kata Lailatul Badri kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa sebagai anggota legislatif, setiap wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika serta marwah lembaga. Oleh karena itu, semua permasalahan yang muncul harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, bukan dengan tindakan fisik yang justru mencoreng citra DPRD.
“Ke depan, BKD akan menjadwalkan pemanggilan secara resmi dan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Hasil investigasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, apakah akan ada sanksi atau solusi lain yang lebih tepat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan adil dan profesional,” tegasnya.
Insiden ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang profesionalisme serta etika anggota DPRD Kota Medan. Banyak pihak yang menilai bahwa perkelahian antara dua wakil rakyat di dalam gedung parlemen mencerminkan kurangnya kedewasaan dalam menyelesaikan konflik.
Tak sedikit yang mengecam kejadian ini dan berharap ada tindakan tegas dari BKD DPRD Kota Medan. Pasalnya, sebagai representasi masyarakat, anggota dewan seharusnya menjadi contoh dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang bermartabat, bukan dengan kekerasan fisik.
Dengan investigasi yang akan dilakukan BKD, publik kini menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Apakah kedua anggota dewan akan menerima sanksi atau cukup diberikan teguran keras? Semua akan tergantung pada hasil kajian mendalam yang dilakukan dalam waktu dekat.
Yang jelas, insiden ini telah menambah daftar panjang kontroversi di lingkungan DPRD Kota Medan dan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Kini, sorotan tajam tertuju pada BKD untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
