Aceh Utara | Tribuneindonesia.com
Bupati Aceh Utara H Ismail A Jalil, SE, MM, didampingi oleh Wakil Bupati Tarmizi, S.I.Kom, melakukan rapat perdana dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Asisten Setdakab, Staf Ahli Bupati, para Kabag dan Camat, pada Selasa, 18 Februari 2025. Di Aula sekdakab.
Pada kesempatan itu Ayahwa, sapaan akrab H Ismail A Jalil, memaparkan sejumlah program prioritas yang hendak dituntaskan dalam masa tiga bulan ke depan, atau kerap disebut Program 100 Hari kerja. Ayahwa meminta seluruh pejabat dan pimpinan OPD agar fokus menyelesaikan kegiatan prioritas tersebut, karena hal itu akan menjadi pokok atensi pihaknya dalam 100 hari pertama memimpin Aceh Utara.
“Saya minta dukungan penuh dari seluruh OPD, baik secara teknis, aturan dan seluruh regulasinya agar dipelajari dengan tepat dan cepat. Mohon agar menjadi perhatian kita semua,” tegas Ayahwa dalam rapat yang berlangsung di Oproom Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon.
Lebih lanjut, Ayahwa meminta agar semua stakeholder memperkuat team work birokrasi, dengan membangun kekompakan, konsolidasi, dan koordinasi.
Ke depan, mulai awal Maret bahkan sudah memasuki bulan Ramadhan. Ayahwa bersama Wakil Bupati berencana akan melaksanakan safari Ramadhan untuk merekat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Untuk itu, Ayahwa meminta agar segera dibentuk Tim Safari Ramadhan Pemkab Aceh Utara yang melibatkan semua unsur OPD dan stakeholder terkait.
Ayahwa juga memasukkan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan masjid dan meunasah dalam prioritas 100 hari kerja. Kegiatan itu mencakup masjid-masjid Kecamatan, maupun masjid Kemukiman, serta seluruh meunasah. Gotong royong massal juga akan dilakukan untuk membersihkan kawasan Kota Lhoksukon, Kota Pantonlabu dan pasar Krueng Mane.
Lebih lanjut Ayahwa meminta agar dibentuk Tim untuk melakukan inventarisasi dan re-vitalisasi aset-aset daerah, baik yang ada di Kabupaten maupun di Kecamatan dan gampong. Semua aset yang selama ini terkesan telantar atau tidak dimanfaatkan, maka ke depan harus dioptimalkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan daerah, baik secara ekonomi, sosial, keagamaan, maupun untuk kepentingan publik yang lebih luas.
Sementara untuk bidang kesehatan, Ayahwa meletakkan skala prioritas terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas. Juga diminta untuk membentuk Poskestren di dayah-dayah.
Kepada Dinas Pendidikan, Ayahwa berpesan agar mengontrol kualitas pendidikan di semua tingkatan sekolah. Apalagi dua bulan lagi akan berlangsung ujian akhir. “Jajaki kurikulumnya, dan terapkan muatan lokal dalam kurikulum sekolah di Aceh Utara. Di antaraya pendidikan agama dan pendidikan adat. Kita sudah punya qanun tentang muatan lokal.”
Untuk sektor pertanian dan perkebunan, Ayahwa meminta untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini kerap dikeluhkan oleh petani. Agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. “Dan kawal harga gabah kering petani harus berharga Rp.6.500/Kg, sesuai perintah Bapak Presiden.”
Ayahwa juga menaruh perhatian terhadap retribusi daerah dari pos galian C. “Tertibkan semua objek galian C dan optimalkan perolehan PAD dari sektor galian C, maupun sumber-sumber lain yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ada.”
Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ayahwa meminta agar dilakukan inventarisasi semua jalan yang rusak. Jalan tersebut harus segera direhab dengan memanfaatkan semua alat berat milik Pemkab Aceh Utara secara optimal.
Selanjutnya untuk Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), diminta berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3A dan lembaga Baitul Mal, untuk melakukan investigasi ke lapangan guna mendata rumah masyarakat miskin secara benar. Jika data yang valid sudah ada, maka data tersebut segera dikunci, sehingga kita bisa membangun rumah sesuai anggaran yang ada dengan skema yang baik, prioritas dan tepat sasaran.
Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Ayahwa meminta menggiatkan pembuatan KTP keliling, yang akan menjadi salah satu prioritas kerja 100 hari. Ke depan, kata Ayahwa, pembuataan KTP dan dokumen kependudukan harus bisa dilakukan di setiap kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan.
Pada kesempatan rapat tersebut Ayahwa didampingi oleh Wabup Tarmizi, S.I.Kom, dan Plh Sekda Fauzan, SSos, MAP. Menyahuti pemaparan Ayahwa, Wabup Tarmizi meminta semua stakeholder terkait dan OPD untuk menjaga kekompakan dan solid.
“Kebersamaan kita dalam membangun Aceh Utara perlu kita tingkatkan demi kebangkitan Aceh Utara dalam segala bidang,” ajak Tarmizi alias Bang Panyang. ( sadli hasym )
