Rektor Unindra: Kesejahteraan Pendidik Harus Jadi Prioritas Negara untuk Hasilkan Lulusan Berdaya Saing

- Editor

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:43

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta/Tribuneindonesia.com

Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) Prof. Dr. H. Sumaryoto menegaskan bahwa pemerintah harus menangani permasalahan pendidikan secara serius. Menurutnya, masih banyak aspek di sektor pendidikan Indonesia yang perlu diperbaiki, antara lain terkait penghasilan yang belum memadai bagi tenaga pendidik serta jumlah guru honorer yang masih besar.

“Sebenarnya masalahnya tidak sulit, tinggal bagaimana birokrasi memecahkan masalah secara formal sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya dalam keterangan kepada media.

Sumaryoto menambahkan bahwa tidak perlu mendatangkan guru dari luar negeri atau sumber lain karena jumlah guru yang ada di dalam negeri sudah memadai. Yang dibutuhkan adalah pengelolaan yang serius dan terstruktur dengan baik. “Intinya, kalau guru tidak diperhatikan mulai dari karir, penghasilan, hingga kesejahteraannya, janganlah kita berharap akan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Ini masih menjadi masalah besar di Indonesia,” jelasnya.

Menurut dia, kesejahteraan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun bukan satu-satunya. Sistem pendidikan, tatanan pengelolaan, serta pemilihan karier guru dan dosen juga harus diatur secara simultan jika ingin Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

Baca Juga:  378 Calon Jamaah Haji Bireuen Diberangkatkan, Bupati: “Fokuslah Beribadah, Semoga Menjadi Haji Mabrur”

“Kesejahteraan guru harus diperhatikan, karir guru harus diperhatikan, termasuk pelindungan hak guru juga harus mendapatkan perhatian serius. Kalau guru sedikit mengambil tindakan lalu mendapatkan sanksi yang langsung dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), itu akan menjadi persoalan baru,” ungkapnya.

Sumaryoto menjelaskan bahwa jika sanksi terhadap guru hanya sebatas tindakan tanpa pendampingan dan pembinaan yang tepat, orang tua siswa cenderung akan melihatnya dari sisi negatif terkait pelanggaran HAM. Hal ini membuat perlunya jaminan bahwa hak-hak serta keberadaan guru dilindungi dengan baik.

“Semua aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan harus dibangun, diatur, dan dikelola secara menyeluruh – mulai dari peraturan yang berlaku, karir dosen dan guru, hingga kesejahteraan yang harus diutamakan. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan membawa Indonesia menjadi negara maju,” pungkasnya.

Berita Terkait

Perumda Duasudara Gandeng Pakar Unsrat Selidiki Misteri Getaran di Madidir Ure
Prof. Dr. H. Sumaryoto;Menimbang Kembali Sistem Pemilihan Langsung Demi Demokrasi Indonesia yang Lebih Baik
​Polres Bitung Usut Tuntas Kasus Pemalakan dan Penganiayaan Siswa SMKN 2, Dua Orang Luka-Luka
Ismunandar, ST.,MT., dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
Bupati Bireuen Serahkan 3 unit Ambulance bantuan (Kemenkes RI) secara simbolis kepada Kepala Puskesmas
Bupati Bireuen Serahkan secara simbolis dana stimulan Banjir Bireuen Tahap I
Hengky-Randito Dampingi Dirjen Pantau Tes Kemampuan Akademik Siswa
​PPWI Kawal Ketat Dugaan Korupsi Rp500 Miliar di BGN, Desak Pembersihan “Bandit Berdasi”
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 00:16

Ledakan Antusias, 6.520 Pelajar Ramaikan Science Olympiad 2026 Deli Serdang

Minggu, 19 April 2026 - 14:49

Bangkit di Tanah Sendiri, PSMS Medan Siap Pesta Gol atas Sriwijaya FC

Minggu, 19 April 2026 - 07:50

Kunjungan Eropa Prabowo Subianto Perkuat Posisi Indonesia

Minggu, 19 April 2026 - 07:42

Bupati Deli Serdang Buka Kejuaraan Renang Pelajar, Empat Atlet Terbaik Siap Tembus Ajang Internasional di Malaysia

Minggu, 19 April 2026 - 04:57

Polemik Dana Desa Kaya Pangur Kian Memanas, Dugaan Penyimpangan Disorot, Mantan Pj Kades Buka Suara

Minggu, 19 April 2026 - 04:26

Proyek Negara atau Tambang Liar? Alat Berat Keruk Sungai di Ketambe

Minggu, 19 April 2026 - 03:48

Alat Berat Serbu Sungai, Proyek Rp17,9 Miliar di Aceh Tenggara Disorot; LSM Desak Aparat Pusat Hentikan Pekerjaan

Minggu, 19 April 2026 - 03:12

*PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH DI ACEH UTARA TERBENGKALAI, WARGA SOROTI KONTRAKTOR DAN MINIMNYA TRANSPARANSI*

Berita Terbaru