Jakarta | Tribuneindonesia.com –Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) secara resmi mengawal ketat perkembangan skandal dugaan korupsi pengadaan laptop dan infrastruktur jaringan di Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (20/04/26).
Berdasarkan data valid yang dihimpun tim internal PPWI, kasus yang kini mulai disidik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung RI ini disinyalir telah merugikan negara hingga mencapai angka fantastis, yakni hampir Rp500 miliar.
PPWI menyoroti adanya kontradiksi moral yang sangat tajam dalam penggunaan anggaran ini, mengingat sumber dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari pemangkasan sektor-sektor sensitif.
Hasil investigasi PPWI memperkuat fakta bahwa anggaran pendidikan nasional dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dikorbankan demi program ini, namun justru berakhir menjadi bancakan para oknum tidak bertanggung jawab.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, muncul ke publik dengan pernyataan keras untuk memastikan hukum tegak tanpa pandang bulu.
Secara khusus, ia memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar tidak menunda-nunda proses penyidikan terhadap proyek “Laptop Siluman” tersebut, demi menyelamatkan marwah institusi negara yang berkaitan langsung dengan masa depan anak bangsa.
”Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Penuntasan kasus ini harus segera dilakukan agar uang negara tidak sia-sia. Sangat menyakitkan jika dana yang dipangkas dari pendidikan dan Otsus Papua justru berakhir di kantong para koruptor,”
tegas Wilson Lalengke dalam keterangan resminya kepada media, Minggu (19/4).
Informasi yang masuk ke meja redaksi PPWI dari kalangan internal BGN mengindikasikan adanya dugaan sabotase sistematis terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
PPWI menilai hal ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan upaya pengkhianatan dari dalam lembaga yang dilakukan oleh oknum demi memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.
Atas dasar temuan tersebut, PPWI secara organisasi mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah drastis dengan mencopot Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Penekanan ini diberikan mengingat latar belakang Dadan yang merupakan ahli serangga dianggap tidak kompeten di bidang gizi, ditambah lagi dengan rekam jejak masa lalunya yang pernah terseret kasus korupsi Dana Hibah di Halmahera Barat.
Tak hanya itu, PPWI juga menyoroti peran Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, beserta kroninya yang dinilai gagal menjaga integritas lembaga.
PPWI mendesak agar elemen Polri yang bertugas di sana dikembalikan kepada fungsinya yang murni, bukan justru menjadi bagian dari lingkaran kepentingan yang merugikan keuangan negara.
Sebagai penutup, PPWI menegaskan bahwa keberhasilan agenda besar pemerintahan baru dalam memperbaiki gizi nasional akan mustahil tercapai tanpa keberanian melakukan pembersihan total.
PPWI berkomitmen untuk terus menyuarakan tuntutan publik agar hukum benar-benar ditegakkan demi melindungi hak-hak anak Indonesia dari para “bandit berdasi”. (talia)
