Langsa | TribuneIndonesia.com — Solidaritas Masyarakat Sipil Kota Langsa (SOMASI) melayangkan kritik keras terhadap pernyataan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa, dr. Akbar, yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan terkait pendataan penerima bantuan rehabilitasi rumah pascabanjir.
Kritik tersebut muncul setelah pertemuan antara perwakilan SOMASI dengan pihak BPBD yang difasilitasi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Langsa, Darma Putra, beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, dr. Akbar menyampaikan bahwa proses pendataan penerima bantuan telah hampir rampung.
Ia menyebutkan, dari target sekitar 42 ribu penerima bantuan, sebanyak 33 ribu data telah berhasil dihimpun. Bahkan, BPBD menargetkan dalam waktu satu pekan ke depan, sedikitnya 20 ribu penerima bantuan dapat segera diperjuangkan untuk pencairan.
Namun, pernyataan tersebut dinilai “jauh panggang dari api” oleh SOMASI. Pasalnya, hingga kini BPBD Kota Langsa justru kembali melakukan pendataan ulang terhadap warga terdampak banjir.
“Fakta di lapangan, BPBD kembali mengambil data masyarakat dengan menunjuk perangkat desa atau gampong sebagai enumerator. Anehnya, warga yang sebelumnya sudah terdata, diminta untuk didata ulang,” ujar Zulfadli, salah satu koordinator SOMASI.
Menurutnya, alasan yang disampaikan bahwa data sebelumnya tidak lagi digunakan justru menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat. Ia mempertanyakan konsistensi dan validitas proses pendataan korban banjir yang telah dilakukan berulang kali.
“Atas kondisi ini, kami meminta Wali Kota Langsa untuk mengambil alih posisi Ketua Koordinator Tim Penanggulangan Bencana Banjir dari Sekretaris Daerah (Sekda) kota Langsa. Kami menilai, koordinasi yang ada saat ini tidak berjalan efektif,” tegasnya.
Zulfadli juga menambahkan, ketidakselarasan antara pernyataan pejabat dan kondisi riil di lapangan berpotensi menggerus kepercayaan publik. “Kalau ucapan seorang pejabat daerah saja tidak dapat dipercaya, lalu warga harus berharap kepada siapa lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, SOMASI menyatakan akan menempuh langkah dengan menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan terkait mekanisme penyaluran bantuan, besaran anggaran yang sebenarnya, serta kriteria penerima bantuan yang ditetapkan.
“Kami akan menyurati BNPB pusat untuk mengetahui seperti apa mekanisme sebenarnya, berapa besaran bantuan yang diberikan, dan apa saja kriteria yang menjadi acuan,” kata Zulfadli.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator SOMASI lainnya, Sumardi, menekankan pentingnya transparansi anggaran dalam penanganan bencana. Ia menilai, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan terkait proses pendataan dan penyaluran bantuan.
“Ini sudah pendataan yang keempat kalinya. Ada apa sebenarnya? Pemerintah harus terbuka, jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan,” kata Sumardi.
SOMASI berharap Pemerintah Kota Langsa segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keakuratan data serta percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir, agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik yang lebih luas yang takut nya berdampak akan demo lanjutkan. (Tim)
