Bitung | Tribuneindonesia.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini tengah memperketat pengawasan terhadap aktivitas kejahatan siber lintas negara, Senin (11/05/26).
Langkah tegas ini diambil menyusul keberhasilan pengungkapan jaringan judi online internasional di wilayah Jakarta Barat yang berujung pada penangkapan ratusan tersangka.
Setidaknya, sebanyak 321 Warga Negara Asing (WNA) telah diamankan dalam operasi besar-besaran tersebut. Penindakan ini menjadi bukti nyata bahwa aparat penegak hukum tidak memberikan ruang bagi sindikat luar negeri yang mencoba membangun basis operasi ilegal di tanah air.
Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pemberantasan judi online telah menjadi prioritas utama. Menurutnya, praktik haram ini membawa dampak destruktif yang sangat luas, tidak hanya mengancam tatanan sosial tetapi juga stabilitas ekonomi nasional.
”Pemberantasan perjudian online menjadi perhatian bersama karena sangat merugikan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun perekonomian,”
ujar Trunoyudo dalam keterangan resminya pada Minggu (10/05/2026).
Polri secara konsisten berupaya menjaga integritas wilayah Indonesia dari pengaruh kejahatan transnasional.
Fokus utama korps bhayangkara adalah memastikan bahwa Indonesia tidak dipandang sebagai “surga aman” bagi para bandar judi maupun pelaku penipuan siber (online scam) berskala global.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum yang progresif guna memutus rantai aktivitas ilegal tersebut.
Trunoyudo menyebutkan bahwa tindakan tegas diperlukan agar tidak ada lagi jaringan internasional yang berani memanfaatkan infrastruktur digital di Indonesia untuk tujuan kriminal.
Lebih lanjut, pengungkapan kasus yang melibatkan ratusan WNA ini diklaim sebagai bentuk nyata implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Kebijakan ini menekankan pada penguatan penanganan kejahatan digital dan transnasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Polri saat ini terus melakukan pemeriksaan mendalam dan pengembangan kasus.
Proses ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari pihak Imigrasi hingga lembaga penegak hukum lainnya guna memastikan proses hukum berjalan maksimal. (kiti)
