Pengangkatan CPNS dan PPPK DiTunda, Ini Alasan MenPan-RB

- Editor

Minggu, 9 Maret 2025 - 02:09

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto : MenPan RB Rini Wudyantini

Jakarta | Tribuneindonesia.com

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024.

Pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) diundur dari semula Maret menjadi Oktober 2025. Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mundur dari Oktober menjadi Maret 2026.

“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini lewat keterangan resmi, Jumat (7/3).

Rini mengaku pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK.

Pasalnya, kata Rini, Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN maupun PPPK di setiap instansi pemerintah juga tidak sama. Menurut dia, setial instansi masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.

Baca Juga:  Satgas TMMD dan Warga Bersatu,Wujudkan Lingkungan Hijau Demi Ketahanan Nasional.

“Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026,” katanya.

Dia memastikan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 telah diputuskan bersama pemerintah dan Komisi II DPR lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret lalu.

Rini membantah penundaan tersebut imbas dari efisiensi anggaran negara. Apalagi, pemerintah telah memastikan anggaran belanja pegawai tak masuk objek efisiensi.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi,” katanya.(*)

Berita Terkait

Diduga Adanya Bau Korupsi APH Diminta Periksa Dana BOs SMAN 1 Peureulak.
Warga Minta Bupati Audit Bedah Rumah Di Desa Cinta Rakyat Tahun 2023
Tiga Buronan Kabur dari Kualanamu, Polisi Dituding Lalai
Gempet – SU Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi proyek Desa Digital Smart Village Kabupaten Madina Periksa Yang Terlibat
Kepala desa cinta rakyat bersama tim hukum resmi akan melaporkan oknum wartawan Kedewan pers mengenai berita hoks/miring humas LBH -wartawan ada apa.
Ketua Litpk Sumut Angkat Bicara Terkait Pemecatan Kades Paluh Kurau
Kejar-Kejaran ala Gangster di Jalan Medan, ACC Medan Diduga Abaikan Hukum dan Keselamatan Warga
Di Putus PDTH KKEP akan Gelar Sidang Banding Kode Etik Briptu AZ
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Mei 2025 - 09:05

Tolak Pembongkaran Cangkul, Puluhan Nelayan di Aceh Tengah Bakal Demo ke Gedung DPRK dan Pendopo

Selasa, 13 Mei 2025 - 08:57

GPII Sambut Baik Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB, Ini Alasannya

Selasa, 13 Mei 2025 - 06:36

PLN Terus Dirundung Masalah, Darmawan Prasodjo Harus Segera Diganti

Minggu, 11 Mei 2025 - 13:38

Warga Minta Bupati Audit Bedah Rumah Di Desa Cinta Rakyat Tahun 2023

Sabtu, 10 Mei 2025 - 15:09

KPK: Korupsi di BUMN Merupakan Kerugian Negara, KPK Berhak Menindak

Sabtu, 10 Mei 2025 - 12:13

Walau Direktur Berganti, Air PDAM Tirta Keumueneng Tetap Menguning

Kamis, 8 Mei 2025 - 15:54

Aksi Damai SOMASI Jilid III Hasilkan Kesepakatan Bersama DPRK Langsa

Kamis, 8 Mei 2025 - 13:03

Manajemen PLN Kasak Kusuk Cari Pembocor Informasi Penyebab Blackout Bali, Darmo dan Dirut Indonesia Power Kompak Bungkam

Berita Terbaru

Organisasi / Politik

Polemik 8 Tahun jabatan Reje Keuchik Di Aceh

Kamis, 15 Mei 2025 - 01:11

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x