BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dusun Bivak Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis (12/3/2026).
Kunker tersebut dalam rangka menjaring berbagai aspirasi masyarakat serta meninjau berbagai infrastruktur, seperti jalan dan jembatan serta rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir dan longsor yang menerjang kawasan tersebut akhir November 2025 lalu.
Namun hingga kini sudah memasuki tiga bulan pascabencana, rumah warga yang hancur diterjang banjir di desa pedalaman tersebut belum ada perbaikan, bahkan sejumlah rumah warga telah hilang dibawa arus sungai Krueng Peusangan. Sehingga masyarakat setempat yang terdampak bencana, masih menetap dibawah tenda.
Kepala Dusun Bivak, M Nur mengatakan, di dusun pedalaman yang dipimpinnya tersebut terdapat 74 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk mencapai 270 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 jiwa dari 31 KK menjadi korban keganasan banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang desanya, namun hingga kini mereka masih mengungsi di tenda darurat.
“Masyarakat kami korban bencana sudah tiga bulan tinggal di dalam tenda, hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, kami butuh hunian yang layak, jangan biarkan warga kami terus-terusan tidur dalam tenda,” ujar M Nur.
Selain itu kata M Nur, masyarakat korban bencana di desanya, selain belum mendapatkan hunian yang layak, baik hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap), mereka juga belum mendapatkan hak-hak lainnya dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, seperti uang jatah hidup (jadup), bantuan pemberdayaan ekonomi serta bantuan lainnya.
Menanggapi keluhan masyarakat setempat, H Ruslan Daud mengatakan, hunian yang layak, jadup maupun berbagai bantuan lainnya, merupakan hak para korban bencana yang ditanggung oleh negara, yang disalurkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data korban yang diusulkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten.
“Jika Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengusulkan huntara atau hunian yang layak, maka pemerintah pusat belum bisa membangunnya, begitu juga bantuan lainnya, kondisi ini sangat merugikan masyarakat,” terang HRD.
Dikatakan anggota DPR RI dua periode ini, setiap kunjungan kerjanya ke lokasi-lokasi pengungsian, para korban bencana mengaku tidak tahu apa saja hak-haknya.
Mereka mengaku Pemkab Bireuen tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hak dan kebutuhan masyarakat. Bahkan mereka mengaku Pemkab Bireuen tidak pernah bermusyawarah dengan masyarakat korban bencana untuk menanyakan kebutuhan masyarakat pascabencana.
“Pengungsi selalu mengeluh dan meminta kepada kami untuk dibangun huntara, mereka mengaku tidak sanggup lagi tidur dibawah tenda,” kata HRD mengutip permintaan warga.
Bangun Jembatan Rangka Baja dan Jalan Aspal ke Bivak
Dalam kesempatan tersebut HRD juga menyebutkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mulai membangun jembatan rangka baja pengganti jembatan gantung yang putus diterjang banjir, yang menghubungkan Desa Salah Sirong Jaya Kecamatan Jeumpa ke Dusun Bivak, Kecamatan Juli.
“Selain jembatan rangka baja, Kementerian PU juga akan membangun jalan aspal dari Desa Alue Limeng, Salah Sirong hingga ke Dusun Bivak tembus ke jalan nasional Bireuen-Takengon Desa Krueng Simpo,” sebut HRD.
Bahkan sebelumnya, HRD juga telah membawa Menteri PU, Doddy Hanggodo bersama rombongan ke Desa Salah Sirong dan Dusun Bivak dengan menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung menyeberangi sungai atau Krueng Peusangan.
“Alhamdulillah setelah Menteri PU meninjau langsung lokasi bencana di Salah Sirong dan Bivak, beliau langsung memerintahkan timnya untuk membangun jalan dan jembatan ke Salah Sirong dan Bivak,” pungkas HRD.
Dalam kesempatan tersebut, HRD dan rombongan juga ikut buka puasa bersama, menyantuni anak yatim serta menyalurkan berbagai macam sembako kepada masyarakat terdampak bencana di Dusun Bivak. (*)
