Bola Panas Korupsi Sekretariat DPRD Bitung: Praktisi Hukum Desak Kejaksaan Tak Tebang Pilih Aktor Intelektual

- Editor

Kamis, 9 April 2026 - 01:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Manado | Tribuneindonesia.com –Tabir gelap yang menyelimuti dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Bitung untuk Tahun Anggaran 2022-2023 akhirnya tersingkap, Kamis (09/04/26).

Fakta-fakta mengejutkan ini tertuang secara rinci dalam petikan putusan Pengadilan Tipikor Manado dengan nomor perkara 48/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnd.

​Dokumen persidangan tersebut tidak hanya menjadi akhir bagi sebagian pihak, namun justru menjadi babak baru yang mengungkap skala penyimpangan anggaran yang masif.

Di dalamnya, terurai daftar panjang aktor yang diduga terlibat dalam pusaran arus dana haram tersebut.

​Berdasarkan audit resmi yang dirilis BPKP Perwakilan Sulawesi Utara melalui Laporan Nomor PE.03/LHP-129/PW18/5/2025, angka kebocoran kas negara ditemukan sangat fantastis. Total kerugian keuangan negara yang terverifikasi mencapai Rp3.357.476.162,00.

​Angka tiga miliar rupiah lebih tersebut bukanlah hasil dari perbuatan tunggal, melainkan sebuah tindakan yang disebut bersifat kolektif.

Dilansir dari Tabloid Lugas.com, Hakim dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa kerugian ini merupakan akumulasi dari perbuatan 152 pelaksana perjalanan dinas di lingkungan DPRD Bitung.

​Dalam daftar terdakwa utama, sejumlah nama telah menghuni kursi pesakitan, di antaranya Habri Yanto Achmad, Indra Wira Ferna Ondang, Hasan Suga, Erauw Sondakh, Benno Oktavius Mamentu, hingga Syaiful Onto Daeng Mangada.

Namun, sorotan publik kini justru tertuju pada deretan nama lain yang muncul dalam pertimbangan hakim.

​Putusan tersebut menyeret sejumlah mantan anggota DPRD periode 2019-2024 ke dalam daftar subjek yang bertanggung jawab.


Nama-nama seperti Vivy Jeanet Ganap, Maikel Benly Walewangko, Meidy Montesaria Tuwo, hingga Lady J Lumantow disebut secara eksplisit dalam dokumen hukum tersebut.


​Tak hanya itu, tokoh politik lain seperti Muhammad Yusuf Sultan, Rafika Papente, Franky Julianto, Stanley M. Pangalila, serta Yondries Kansil juga tercatat dalam pusaran kasus ini. Keterlibatan mereka menjadi noktah hitam dalam tata kelola administrasi kedewanan di Kota Bitung, seperti dilansir dari AfirmasiNews.

​Skandal ini nyatanya tidak hanya melibatkan jajaran elite politik. Terdapat sedikitnya 146 subjek hukum lainnya, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Tenaga Harian Lepas (THL), yang bertugas sebagai pelaksana maupun pendamping perjalanan dinas, yang ikut terseret.

Baca Juga:  Wilayah Barat Aceh Utara Akan Hadir Rumah Sakit Diana medical Center

​Menanggapi fakta persidangan yang beredar luas, praktisi hukum Allan Bidara, S.H., melontarkan kritik pedas terhadap jalannya penegakan hukum sejauh ini. Ia menilai ada ketimpangan rasa keadilan yang nyata dalam penanganan kasus yang merugikan daerah tersebut.

​”Jika merujuk pada fakta hukum dalam putusan ini, kerugian Rp3,3 miliar tersebut adalah hasil dari perbuatan kolektif. Lantas, muncul pertanyaan besar, mengapa hanya segelintir orang yang diseret ke meja hijau?”

ujar Allan saat dimintai tanggapan.

​Allan secara khusus menyoroti status hukum sejumlah oknum anggota dewan, seperti Vivy Jeanet Ganap dan Rafika Papente, yang namanya tercantum jelas namun status hukumnya dianggap masih “mengambang”.

Ia mendesak kepastian hukum agar tidak ada kesan tebang pilih dalam kasus ini.

​Lebih lanjut, Allan mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara atau TGR tidak serta-merta menghapus unsur pidana.

Menurutnya, niat jahat (mens rea) sudah terpenuhi saat anggaran tersebut disalahgunakan sejak awal.

​Ia juga mendorong Kejaksaan untuk bergerak cepat memproses 146 subjek hukum lainnya yang disebut dalam putusan hakim.

Baginya, perintah hukum yang muncul dari fakta persidangan adalah mandat yang tidak boleh diabaikan oleh aparat penegak hukum.

​”Hukum jangan hanya tajam ke bawah atau kepada mereka yang sudah kehilangan jabatan. Kejaksaan harus transparan memproses semua pihak yang terlibat agar integritas lembaga penegak hukum tetap terjaga di mata publik,”

tegasnya menambahkan.

​Di tengah proses banding yang tengah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Allan menyatakan akan meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kasus ini.

Hal ini dimaksudkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada aktor-aktor minor saja.

​Kini, bola panas penegakan hukum berada sepenuhnya di tangan korps Adhyaksa.

Publik Bitung menanti dengan saksama, apakah daftar panjang 146 nama tersebut akan berujung pada pertanggungjawaban pidana di balik jeruji besi, atau sekadar menguap sebagai catatan administratif semata.

(∗–talia)

Berita Terkait

Perkuat Budaya Keselamatan, Jasa Raharja DKI Jakarta dan DAMRI Gelar Kampanye Keselamatan serta Layanan Kesehatan Gratis
Kapolres Bireuen Ngopi Bersama Masyarakat Jangka, Jalin Silaturahmi Sebar Pesan Kamtibmas dan Serap Aspirasi
8.753 Pelaku Usaha Mikro di Bireuen Terima Banpres Rp26,25 Miliar, Terbanyak di Aceh
UPTD SMPN 1 Jeumpa Siap Gelar “Market Day Artvoria 2026”.
Peringati HUT ke-81, Korps Marinir Gelar Lomba Menembak Bersama Insan Media Nasional
Benahi Pengelolaan Dana BOS 2026, Disdik Subulussalam Gandeng Inspektorat: Evaluasi Sekolah Bakal Dilakukan Setiap Tiga Bulan
Sisihkan Gaji Pribadi untuk Bantu Warga, Babinsa Kodim 0111/Bireuen Raih Penghargaan Role Model
Kapolres Bireuen Sambut 24 Siswa Diktuk Bintara Polri SPN Polda Aceh untuk Latihan Kerja
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 05:35

Perkuat Budaya Keselamatan, Jasa Raharja DKI Jakarta dan DAMRI Gelar Kampanye Keselamatan serta Layanan Kesehatan Gratis

Kamis, 19 November 2026 - 04:06

Kapolres Bireuen Ngopi Bersama Masyarakat Jangka, Jalin Silaturahmi Sebar Pesan Kamtibmas dan Serap Aspirasi

Rabu, 18 November 2026 - 13:40

UPTD SMPN 1 Jeumpa Siap Gelar “Market Day Artvoria 2026”.

Rabu, 18 November 2026 - 06:52

Peringati HUT ke-81, Korps Marinir Gelar Lomba Menembak Bersama Insan Media Nasional

Rabu, 18 November 2026 - 03:59

Benahi Pengelolaan Dana BOS 2026, Disdik Subulussalam Gandeng Inspektorat: Evaluasi Sekolah Bakal Dilakukan Setiap Tiga Bulan

Rabu, 18 November 2026 - 03:00

Sisihkan Gaji Pribadi untuk Bantu Warga, Babinsa Kodim 0111/Bireuen Raih Penghargaan Role Model

Rabu, 18 November 2026 - 01:53

Kapolres Bireuen Sambut 24 Siswa Diktuk Bintara Polri SPN Polda Aceh untuk Latihan Kerja

Selasa, 17 November 2026 - 11:23

Merawat Cahaya Turats di Kota Santri: 850 Santri Bireuen Adu Hafalan Kitab dan Hadits

Berita Terbaru

oplus_0

Pemerintahan dan Berita Daerah

Kesbangpol Deli Serdang Gelar Sosialisasi P4GN, Pelajar Dibekali Edukasi Bahaya Narkoba

Kamis, 19 Nov 2026 - 01:57