Oleh : Chaidir Toweren
Tribuneindonesia.com – – Seorang untuk mendapatkan jabatan. Jika jabatan publik hanya diberikan berdasarkan kedekatan, maka sistem akan kehilangan nilai profesionalisme dan meritokrasi.
Jabatan bukan sekadar penghargaan atas hubungan baik dengan seseorang atau kelompok tertentu. Jabatan adalah amanah besar yang menyangkut kepentingan banyak orang. Seorang pejabat mengelola kebijakan, anggaran negara, serta keputusan yang dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, kemampuan atau skill tetap menjadi fondasi utama. Seorang pejabat harus memiliki pemahaman terhadap bidang yang dipimpinnya, kemampuan manajemen, integritas, keberanian mengambil keputusan, serta komitmen terhadap kepentingan publik.
Bayangkan jika seseorang menduduki jabatan penting tetapi tidak memiliki kompetensi yang cukup. Dampaknya bukan hanya pada kinerja individu, tetapi juga dapat merugikan institusi dan masyarakat. Program yang tidak tepat sasaran, pelayanan publik yang buruk, serta kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat bisa menjadi akibat dari lemahnya kapasitas seorang pemimpin.
Dalam konteks ini, networking dan skill sebenarnya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Networking adalah kendaraan yang membantu seseorang membangun komunikasi dan memperluas pengaruh, sementara skill adalah mesin yang menentukan apakah kendaraan tersebut mampu membawa perubahan.
Seorang pejabat ideal bukan hanya orang yang mengenal banyak orang, tetapi juga orang yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Ia bukan hanya pandai berbicara, tetapi mampu membuktikan melalui kerja nyata.
Sayangnya, dalam praktiknya, masyarakat sering melihat bahwa popularitas dan kedekatan terkadang lebih cepat membuka pintu kekuasaan dibandingkan prestasi dan kemampuan. Fenomena seperti ini dapat menimbulkan rasa tidak adil bagi mereka yang telah bekerja keras meningkatkan kapasitas tetapi tidak memiliki jaringan politik atau sosial yang kuat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka budaya profesionalisme dalam pemerintahan akan semakin melemah. Orang-orang terbaik yang memiliki kemampuan bisa kehilangan motivasi karena merasa peluang tidak selalu ditentukan oleh prestasi.
Indonesia membutuhkan perubahan cara pandang dalam memilih dan menempatkan pejabat. Sudah saatnya ukuran utama bukan hanya siapa yang dekat dengan siapa, tetapi siapa yang paling mampu bekerja dan memberikan manfaat.
Seorang pejabat harus dinilai dari rekam jejak, kemampuan, integritas, dan hasil kerjanya. Hubungan politik boleh menjadi bagian dari perjalanan seseorang, tetapi jangan sampai mengalahkan prinsip kompetensi.
Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai membangun citra atau memiliki banyak koneksi. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir ketika ada masalah, mampu membuat keputusan yang tepat, dan memiliki keberanian memperjuangkan kepentingan umum.
Pada akhirnya, ungkapan bahwa “menjadi pejabat yang penting networking bukan skill” harus menjadi bahan refleksi bersama. Networking memang penting, tetapi tanpa kemampuan hanya akan melahirkan kekuasaan tanpa kualitas.
Bangsa yang maju bukan dibangun oleh orang-orang yang hanya memiliki akses menuju kekuasaan, tetapi oleh mereka yang memiliki kapasitas untuk menggunakan kekuasaan tersebut dengan benar.
Jabatan bukan tentang siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan siapa yang paling siap menjalankan tanggung jawab. Karena ukuran seorang pejabat bukan berapa banyak orang yang mengenalnya, tetapi berapa banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari kepemimpinannya.
