Aceh SSingkil | tribuneindonesia.com Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sejumlah emak-emak berjoget di teras Kantor Bupati Aceh Singkil saat aksi demonstrasi menuai beragam reaksi publik. Namun di tengah derasnya kritik terhadap peserta aksi, Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka (GEMUKA) justru mempertanyakan peran pemerintah dan aparat yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung.
Koordinator Lapangan GEMUKA, Buyung Sanang, membenarkan video tersebut merupakan bagian dari suasana aksi penyampaian aspirasi masyarakat korban banjir dan tanah longsor yang berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026.
Menurut Buyung, peristiwa itu terjadi saat massa menunggu kepastian penandatanganan surat pernyataan oleh Bupati Aceh Singkil terkait tuntutan masyarakat yang selama ini menanti realisasi bantuan pasca-bencana.
“Yang harus dipahami, masyarakat datang bukan untuk berjoget. Mereka datang membawa harapan dan tuntutan yang menyangkut nasib korban banjir dan tanah longsor. Namun mereka harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian yang jelas,” ujar Buyung, Selasa (09/06/2026).
Ia menilai ramainya perdebatan mengenai aksi joget tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama yang sedang diperjuangkan masyarakat.
“Jangan sampai perhatian publik hanya tertuju pada video yang viral, sementara penderitaan korban banjir yang menjadi alasan utama aksi ini justru terlupakan. Itu yang seharusnya menjadi fokus bersama,” katanya.
Buyung juga menyoroti fakta bahwa saat kejadian berlangsung, lokasi tidak hanya diisi oleh peserta aksi. Sejumlah pejabat daerah, ASN, personel Satpol PP, Wilayatul Hisbah (WH), hingga staf Kantor Bupati juga berada di sekitar lokasi dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
“Kalau memang dianggap tidak pantas atau mencederai marwah daerah, pertanyaannya sederhana. Saat itu Satpol PP di mana? WH di mana? Pejabat pemerintah juga ada di lokasi. Mengapa tidak ada upaya pencegahan atau pembinaan saat kejadian berlangsung?” tegasnya.
Menurutnya, penyelenggara aksi tidak bisa serta-merta mengambil tindakan keras terhadap peserta karena berisiko memicu gesekan yang dapat mengganggu jalannya demonstrasi.
“Kami memilih menjaga situasi tetap kondusif. Jangan sampai tindakan yang salah justru memicu keributan yang lebih besar,” jelas Buyung.
Terkait kritik yang disampaikan berbagai pihak, termasuk pandangan dari unsur ulama dan tokoh masyarakat, Buyung menyatakan pihaknya menghormati semua masukan tersebut. Namun ia berharap masyarakat juga melihat persoalan secara menyeluruh.
“Peristiwa ini adalah cerminan bahwa masyarakat sedang lelah menunggu. Aceh Singkil saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak warga korban bencana yang masih menanti kepastian bantuan dan penyelesaian berbagai persoalan yang dijanjikan pemerintah,” ujarnya.
Buyung menegaskan bahwa sejak awal tujuan aksi adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor, bukan untuk menciptakan kontroversi.
“Yang seharusnya menjadi perhatian bersama adalah bagaimana nasib korban banjir hari ini. Jangan sampai satu video viral menutupi substansi perjuangan masyarakat yang sedang menuntut haknya,” tutupnya.[]
