Bireuen/Tribuneindonesia.com
Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca-bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen, Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Doddy Hanggodo, kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (24/2/2026).
Kunjungan kerja (kunker) tersebut dalam rangka menindaklanjuti permintaan H Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dalam pertemuan khusus HRD dengan Doddy Hanggodo, yang berlangsung penuh keakraban di bulan suci Ramadhan penuh berkah, di Kantor Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta, Jumat (20/2/2026) kemarin.
Dalam pertemuan khusus itu, HRD menyampaikan berbagai hal kepada Menteri PU. Ia juga apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri PU beserta seluruh jajaran, mulai dari para Direktur Jenderal, Ibu Sekretaris Jenderal, para Direktur, Kepala Balai, Satker, PPK, hingga seluruh petugas lapangan yang bekerja siang dan malam mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor di Aceh.
“Kerja cepat, responsif, dan penuh dedikasi Menteri PU yang selalu bolak balik Aceh, bersama seluruh jajaran benar-benar dirasakan masyarakat Aceh. Ini adalah kerja nyata negara hadir di tengah bencana. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Menteri PU dan jajarannya,” tegas HRD.
Kepada wartawan, Selasa (24/2/2026) HRD mengatakan, permohonan masyarakat melalui dirinya kepada Menteri PU antara lain, normalisaai sungai jadi fokus utama penanganan banjir. “Akar persoalan banjir di Aceh salah satu penyebabnya adalah akibat alih fungsi hutan menjadi kebun sawit,” terangnya.
HRD juga menyoroti persoalan abrasi pantai dan pendangkalan muara yang kian meluas pasca banjir dan longsor di Aceh. HRD juga menaruh perhatian serius pada jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang rusak, ambruk, bahkan roboh akibat banjir dan longsor.
Ia menegaskan bahwa jumlah jembatan terdampak sangat banyak, tidak hanya pada ruas jalan nasional, tetapi juga di jalan non-nasional yang justru menjadi urat nadi konektivitas masyarakat. Sebagai contoh, Jembatan Pante Lhong Kecamatan Peusangan, Jembatan Ulee Jalan Peusangan Selatan, Jembatan Alue Limeng Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen serta sejumlah jembatan lainnya yang ambruk belum ditangani sehingga masyarakat masih menggunakan rakit untuk melintas.
Selain itu, HRD juga turut memperjuangkan percepatan pemenuhan hunian yang layak atau huntara bagi warga terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hunian yang layak merupakan kebutuhan mendesak dan kemanusiaan, serta berharap Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU dapat mempercepat realisasinya agar masyarakat segera bangkit dan kembali hidup bermartabat.
“Hunian yang layak bukan semata persoalan fisik bangunan, melainkan menyangkut martabat, kemanusiaan, dan rasa keadilan sosial bagi warga terdampak bencana. Hunian memiliki fungsi fundamental sebagai ruang pemulihan psikologis, pusat kehidupan keluarga, basis aktivitas ekonomi, serta penopang keberlangsungan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, menghadirkan hunian sementara yang layak bagi korban banjir dan longsor merupakan tanggung jawab krusial negara yang tidak bisa ditunda.
Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Satgas Galapana, Prof Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi di Senayan DPR RI pada tanggal 17 Februari 2026 bahwa tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda-tenda darurat sebelum lebaran. Negara harus hadir secara nyata untuk memastikan para penyintas tidak berlarut-larut hidup dalam kondisi darurat, tidak kehilangan harapan, dan dapat kembali bangkit menjalani kehidupan secara bermartabat,” tegas HRD.
HRD memperjuangkan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pantai Lhong di Desa Beunyot Kecamatan Juli Bireuen, baik pembangunan dan revitalisasi bendung maupun perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat banjir dan longsor, agar bisa segera mengairi air ke ribuan hektar sawah terdampak bencana.
Respon cepat Menteri PU, beliau meninjau langsung kondisi infrastruktur yang rusak pascabencana banjir yang melanda Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen. Menteri PU menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah strategis, meliputi, pembangunan kembali jembatan yang rusak dengan konstruksi permanen.
Normalisasi sungai secara menyeluruh untuk meminimalisir risiko banjir di masa depan. Perbaikan akses jalan yang mengalami kerusakan parah akibat genangan dan longsor dan perbaikan bendung irigasi agar sawah dapat dialiri kembali.
“Kami akan mempercepat seluruh proses pembangunan infrastruktur yang rusak. Target kami adalah pemulihan secepat mungkin agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terhambat lebih lama,” ujar Menteri PU di sela-sela kunker ke Bireuen.
Bupati Bireuen menyampaikan apresiasi yang mendalam serta ucapan terima kasih atas kepedulian dan respon cepat Menteri PU terhadap musibah yang menimpa Kabupaten Bireuen.
Dalam kunker ini, Menteri PU kembali meninjau Bendungan DI Pante Lhong di Desa Beunyot Kecamatan Juli, Jembatan Pante Lhong Kecamatan Peusangan dan Tanggul Sungai Desa Babah Suwak dan Desa Cot Mee Kecamatan Kuta Blang yang putus untuk segera ditanangi secara permanen. (*)
