Langkah Tegas Mabes Polri: Melindungi Jurnalis, Mengingatkan Pers Jangan Jadi Penyalahguna Kebebasan

- Editor

Rabu, 27 Agustus 2025 - 08:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Chaidir Toweren

TribuneIndonesia.com

Langkah Mabes Polri menginstruksikan seluruh jajaran, dari Polda hingga Polsek, agar melindungi profesi jurnalis adalah keputusan yang tepat dan patut dipuji. Instruksi ini menjadi jawaban atas keresahan publik terkait kekerasan yang kerap dialami wartawan ketika meliput peristiwa di lapangan. Sudah terlalu lama kasus pemukulan, pengusiran, hingga intimidasi terhadap pewarta terjadi dengan dalih “mengganggu tugas aparat.” Kini, Mabes Polri menegaskan: jurnalis adalah mitra, bukan musuh.

Namun, mari kita bicara lebih jujur. Perlindungan terhadap jurnalis tidak boleh berhenti pada sebatas imbauan manis. Polri harus memastikan bahwa setiap oknum aparat yang berani bertindak represif terhadap wartawan dihukum tanpa pandang bulu. Jika tidak, perintah ini hanya akan jadi angin lalu. Publik menunggu bukti, bukan sekadar janji.

Di sisi lain, pers juga wajib bercermin. Kebebasan pers bukan cek kosong untuk bertindak sesuka hati. Ada segelintir oknum yang justru menodai profesi mulia ini dengan pemerasan, ancaman, atau menjadikan “kartu pers” sebagai tameng mencari keuntungan pribadi. Inilah penyakit yang membuat citra pers tercoreng dan kepercayaan publik luntur. Jika wartawan menuntut dihormati, maka terlebih dahulu mereka wajib menjaga kehormatan profesinya.

Baca Juga:  Proyek Akhir Tahun dan Anggaran yang Terus Berulang

Kita harus tegas: pers yang bekerja profesional layak dibela habis-habisan, sementara pers yang bermental preman pantas disingkirkan. Jangan sampai kebebasan pers yang diperjuangkan dengan darah dan air mata berubah menjadi kebebasan liar tanpa etika.

Oleh karena itu, langkah Mabes Polri ini harus dibaca sebagai dua sisi mata uang. Aparat tidak boleh represif terhadap jurnalis, tapi pers juga tidak boleh mempermainkan kewenangan. Sinergi hanya bisa terbangun jika masing-masing pihak sadar akan batas dan tanggung jawabnya.

Demokrasi hanya akan sehat jika Polri tegak dengan penegakan hukum dan pers tegak dengan kode etik. Tanpa itu, rakyat akan terus jadi korban, korban informasi yang bias dan korban kekuasaan yang sewenang-wenang. (#)

Berita Terkait

Nelayan Meosmanggra Temukan Dugaan Bom Ikan di Waigeo Barat, Ketua HMNI Desak Aparat Bertindak
Surat Pembatalan Tugas dr. Laura Belum Dijawab Bupati, Dokter Tetap Layani Pasien Anak
Dari Sampah Menjadi Karya Seni: Miftahussakdan Dorong Kreativitas dan Kesadaran Lingkungan Melalui SavExpo
Surat Pembatalan Penugasan dr. Laura Belum Jelas, Pemkab Raja Ampat Belum Beri Kepastian
Xplore Indonesia Luncurkan Antologi Pemikiran Tokoh Nasional, Gaungkan Semangat Kebangsaan di Hari Sumpah Pemuda
Polemik Penugasan dr. Laura Christanty: Antara Dasar Hukum dan Keberlanjutan Layanan RSUD Waisai
GEGER! Kasus Pemindahan dr. Laura Cristanty,S.p.A.,Jadi Sorotan Nasional, Ribuan Pengguna Instagram Bereaksi
GEGER! DPRK Raja Ampat Kompak Tolak Pemindahan dr. Laura, Bupati Diminta Batalkan Surat Tugas
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 18:24

KAL Patola VIII-27 Dikerahkan dalam Operasi SAR Kapal MT Mika Zain Terbakar di Perairan Bitung

Minggu, 1 November 2026 - 17:00

Cegah Kebocoran Pajak Daerah, BPKK Aceh Tengah Hadirkan Aksi Perubahan Aplikasi GEO-ATLAS

Minggu, 1 November 2026 - 12:08

Bibit Kopi Program Hilirisasi Kementan Disambut Petani Gayo, Kualitas Dinilai Memuaskan

Minggu, 1 November 2026 - 10:24

PAJAK KAMI DITAGIH SAMPAI KE LIANG LAHAT, TAPI HAK KORBAN BANJIR DIABAIKAN?” PEPABRI, PENA PUJAKESUMA DAN TAMPERAK SOROT BANTUAN REHAB RUMAH ACEH TAMIANG

Minggu, 1 November 2026 - 06:56

Terpusat di Jakarta Secara Hibrida: Menkum RI Pimpin Penyerahan SK Kewarganegaraan Nasional yang Hubungkan Daerah dan Luar Negeri

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 15:04

Kelurahan Wangurer dan Kecamatan Girian Apresiasi Langkah Ditjen AHU Tuntaskan Status Kewarganegaraan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:59

Selesaikan Persoalan Tanpa Dokumen, Ratusan Warga Keturunan Filipina di Bitung Jalani Verifikasi Faktual Terakhir

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 00:57

Antisipasi Kemacetan Nataru 2027, IWO Bali Minta Komisi III DPRD Bali Perjuangkan Perbaikan Jalur Gilimanuk

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x