Aceh | Tribuneindonesia.com
Pemerintah Aceh sudah mengirimkan 18 nama kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak pada tahun 2024 lalu untuk dilantik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendari) Republik Indonesia Tito Karnavian.
Adapun ke 18 kepala daerah pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di provinsi Aceh yang terpilih pada Pilkada tahun 2024. Dan ke 18 pasangan kepala daerah tersebut tidak ada masalah hukum , dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota pada daerah tersebut sudah melakukan penetapan sebagai pemenang Pilkada tahun 2024 lalu.
Berikut 18 pasangan kepala daerah baik Bupati – Wakil Bupati dan Walikota – Wakil Walikota terpilih tanpa gugatan ke MK (masalah) pada Pilkada 2024 lalu, yaitu Walikota Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, Bupati Pidie, Bupati Pidie Jaya, Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bener Meriah, Bupati Aceh Tengah, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Tenggara, Bupati Aceh Singkil, Walikota Subulussalam, Bupati Aceh Selatan, Bupati Aceh Barat daya, Bupati Nagan Raya, Bupati Aceh Barat, Bupati Seumeulu, Bupati Aceh Jaya.
Sedangkan lima daerah atau kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) berkasnya belum dikirimkan ke Mendagri, karena masih dalam gugatan sengketa hukum Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Kelima kepala daerah tersebut diantaranya, Walikota Sabang, Walikota Lhokseumawe, Walikota Langsa, Bupati Aceh Timur dan Bupati Bireuen.
Pengiriman berkas administrasi kelima daerah yang sedang tahap proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut baru akan di kirimkan setelah ada putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi.
Dan ada kabar terbaru yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa pelantikan yang sudah dijadwalkan pada tanggal 6 Februari 2025 dibatalkan berdasarkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 1 tahun 2025 yang mengajukan jadwal pembacaan putusan dismissal.
Dengan demikian gugatan kepala daerah yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi bila tidak dilanjutkan maka kepala daerah tersebut tentunya akan dapat dilantik bersamaan kepala daerah yang tidak bermasalah atau kepala daerah yang tidak di ajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. (CT075)
